Wihadi Wiyanto, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra.

JAKARTA (Kabarjawatimur.com)
Tindakan tegas yang berujung pembubaran Ormas Front Pembela Islam (FPI) yang dilakukan pemerintah dinilai anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto sudah sangat tepat. Menurutnya, terkait pembubaran FPI sebagai ormas terlarang karena memang sudah dikeluarkan oleh Menkum HAM dan sudah tidak terdaftar dalam Mendagri.

“Juga pada saat pendaftaran dengan Mendagri lalu tidak terdaftar. Maka apa yang sudah dilakukan pemerintah itu saya kira tepat karena bagaimanapun juga organisasi ini tidak terdaftar di Kemendagri maupun sudah dibatalkan badan hukumnya Kemenkum HAM,” tegas Wihadi, Kamis (31/12/2020).

Dia menilai jika FPI mengubah nama, maka itu harus melewati sejumlah proses sebelum resmi. Proses itu sesuai UU Ormas.

“Apabila ada nama organisasi yang baru, itu pun mesti melalui proses hukum termasuk harus didaftatkan. Di Kemendagri, sesuai aturan hukum UU Ormas yang berlaku,” sebut Wihadi.

Baca Juga  Duh! Perempuan-Perempuan Desa di Jember Jadi Korban Begal Payudara

Wihadi menegaskan, jika FPI sudah lama tak terdaftar ulang.

“Untuk itu langkah pemerintah ini kami nilai sudah tepat karena sesuai aturan hukum memang sudah ada pembatalan badan hukum di Kemenkum HAM dan tak terdaftar sejak ada pendaftaran ulang di Kemendagri,” sambng Wihadi.
Sebelumnya, Fadli Zon mengkritik keras pelarangan FPI. Fadli Zon bicara soal demokrasi yang mati.

Loading...

“Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme. Ini pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi,” kata Fadli Zon di twitter-nya, Rabu (30/12/2020).

Adapun pemerintah dalam keputusannya menyatakan pelarangan FPI sudah sesuai peraturan perundangan dan disebut sesuai dengan putusan MK 82/PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014.

Menko Polhukam Mahfud Md meminta seluruh aparat keamanan menolak setiap kegiatan dari ormas yang mengatasnamakan FPI.
Pemerintah mengatakan FPI kini tidak memiliki legal standing sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas).

Baca Juga  Pemkab Jember Siapkan 1200 Aset Diukur BPN Didampingi KPK

“Dengan larangan dan tidak ada legal standing kepada aparat pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI tidak ada dan harus ditolak,” ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantornya kemarin.

Adapun pemerintah dalam keputusannya menyatakan pelarangan FPI sudah sesuai peraturan perundangan dan disebut sesuai dengan putusan MK 82/PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014.

Menko Polhukam Mahfud Md meminta seluruh aparat keamanan menolak setiap kegiatan dari ormas yang mengatasnamakan FPI.
Pemerintah mengatakan FPI kini tidak memiliki legal standing sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas).

“Dengan larangan dan tidak ada legal standing kepada aparat pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI tidak ada dan harus ditolak,” pungkas Mahfud. (*)

Reporter: Boy
Editor: Mikayla

Loading...
Berita sebelumyaOknum Guru SMP ‘Cabul’ Melarikan Diri, Polisi Masih Buru Pelaku
Berita berikutnyaImigrasi Malang Mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021

Tinggalkan Balasan