Wihadi Wiyanto: Menkumham Bukan Beri Sanksi, Malah Beri Promosi Pejabat Tersangkut Kasus Djoko Tjandra

2676
Kementerian Hukum dan HAM RI
Paspor milik Djoko Tjandra yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara.

JAKARTA (Kabarjawatimur.com)
Ketidakseriusan Menkumham Yassona Laoly melalui Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menangani buronan kasus cessie atau hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra seperti yang sudah dilakukan Polri, menjadi tanda tanya anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto.

Jika Polri secara terbuka memberikan sanksi tegas berupa pencopotan dan pidana kepada oknum yang dianggap melanggar kode etik terkait penghapusan red notice atas nama Djoko Tjandra di Interpol, namun tidak dengan yang dilakukan imigrasi.

Sebaliknya, imigrasi justru masih tertutup dalam kasus ini dari sisi penerbitan paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara atas nama Joko Soegiarto Tjandra dengan nomor paspor X1061769 tertanggal 23 Juni 2020.

“Ini bukti ketidakseriusan imigrasi. Sudah jelas-jelas kasus Djoko Tjandra masih bergulir, kok tidak diperiksa, malah saya dengar ada SK bahwa kepala kantor dipromosikan menjadi Atase di Kuala Lumpur. Ini menunjukkan bahwa pihak kememkumham dalam hal ini Sekjen Imigrasi yang menerbitkan mutasi, tidak tanggap terhadap permasalah ini. Dan saya melihat seakan sudah menjadi hal yang biasa. Tidak perlu sanksi malah promosi,” sergah politisi Partai Gerindra asal Dapil Jatim IX Bojonegoro-Tuban ini, Minggu (19/07/2020).

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan SK Nomor SEK-124.KP.04.01 Tahun 2020 tentang PNS Kemenkumham yang ditugaskan pada Kementerian Luar Negeri. Di mana, dalam SK tersebut telah memberhentikan Yopie Asmara dari jabatan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara. Dan memindahkan yang bersangkutan sebagai Atase Imigrasi pada perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur dengan SK tertanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani Sekjen Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto.

Baca Juga  Polisi Bekuk Pria Pengedar di Royal Residence Wiyung Surabaya

“Itu menunjukkan carut marutnya sekjen dalam pengaturan personel imigrasi, karena sekjen terlalu ikut campur dalam urusan administrasi. Di mana pada 14 Mei dia (Yopie,red) sudah mendapatkan TR perpindahan, tetapi sampai tanggal 23 Juni, sampai tanggal 26 Juni, baru ada TR baru yang mengganti dia. Artinya dia hampir satu bulan lebih menjabat di sana. Inilah, yang dimanfaatkan petugas imigrasi untuk bermain. Salah satunya dengan ketidakjelasan status-status mereka itu,” seloroh anggota Mahkamah Konstitusi Dewan (MKD) DPR RI ini.

Loading...

Kondisi ini lanjut Wihadi, seolah menunjukkan bahwa kepala kantor tidak pernah dikenakan sanksi. Secara SK sudah tidak menjabat, namun masih tetap menjalankan roda keimigrasian.

“Tapi faktanya tetap memimpin sampai dengan menungu sertijab. Dia nggak bisa lepas tanggungjawab. TR datang 14 Mei, tapi tetap menjabat, makanya berani bermain. Inilah kebobrokan administrasi. Bisa saja saya menduga di Imigrasi Jakarta Utara pejabatnya bermain semua,” sambung Wihadi.

Kondisi ini kata Wihadi, sangat berbalik jauh dengan yang dilakukan Polri yang telah mencopot para jenderalnya atas kasus Djoko Tjandra dan mempidanakannya.

Baca Juga  Nekat, Pria di Surabaya Gasak Motor Tetangga Kost

“Ini jelas ada yang ditutup-tutupi. Menkumham tidak peka terhadap masalah ini. Rumah Djoko Tjandra ada di Jakarta Selatan, tapi harus buat paspor di Jakarta Utara. Memang, buat paspor bisa di mana saja. Tentunya berfikirnya, cepat dan nggak ribet, apalagi ini seorang buronan. Pasti ada yang bantu, nggak mungkin tidak,” jlentreh Wihadi.

Sekadar diketahui, informasi internal di internal lingkungan Ditjen Imigrasi menyebutkan jika mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara, Yopie Asmara dengan tiga anggota lainnya, Kasi Lantaskim, Kasubsi Perizinan, dan petugas wawancara telah ditarik ke kanwil untuk dilakukan pemeriksaan.

Dengan begitu, keberangkatan Yopie sebagai Atase Imigrasi di Kuala Lumpur ditunda sampai bulan Oktober.

Sementara itu, dikonfirmasi  terpisah terkait kabar adanya pemeriksaan tim internal kepada pejabat imigrasi yang tersangkut kasus Djoko Tjandra tersebut, dibenarkan oleh Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Arvin Gumilang.

“Ditjen imigrasi telah membentuk tim khusus dari internal untuk melakukan penyelidikan terhadap proses penerbitan paspor JST di Jakarta Utara,” ujar Arvin dikonfirmasi Sabtu (18/07/2020).

Menurutnya, sejak dua minggu lalu Kepala Seksi Lantaskim, Kepala Subseksi Perizinan dan juga petugas foto wawancara juga telah ditarik dan ditempatkan di kantor wilayah untuk memudahkan proses pendalaman dan penyelidikan dalam kasus ini.  (*)

Reporter: Boy
Editor : Okin Dzulhilmy

Loading...
Artikulli paraprakKetua DPRD Kota Surabaya Pastikan Tidak Ada Pemilih Selundupan
Artikulli tjetërKompak! LMDH Melati Putih Bersama Pesanggem Gotong Royong Bangun Akses Jalan

Tinggalkan Balasan