DPR RI
Wihadi Wiyanto, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra.

JAKARTA (Kabarjawatimur.com)
Anggota Komisi III DPR RI, Wihadi Wiyanto meminta Kejaksaan Agung transparan dalam menangani kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang diduga terlibat kasus Djoko Tjandra yang saat ini juga sedang disidik Bareskrim Mabes Polri terkait siapa saja oknum yang terlibat dalam kasus tersebut.

Sebab belakangan ini, Komisi Kejaksaan (Komjak) diberitakan mendapat surat dari Kejaksaan Agung yang meminta tidak perlu meminta Jaksa Pinangki Sirna Malasari untuk diperiksa atas dugaan kasus Djoko Tjandra.

“Jika permintaan dari Kejagung benar adanya maka hal itu suatu intervensi dan bentuk ketidaktransparan kejaksaan dalam menuntaskan kasus Djoko Tjandra yang melibatkan anak buahnya,” tegas politisi Partai Gerindra ini, Rabu (26/8/2020).

Menurut Wihadi, hal itu tidak boleh dilakukan. Karena memang Komisi Kejaksaan sudah sesuai tupoksinya harus memeriksa Jaksa Pinangki.

“Itu sudah tupoksi Komisi Kejaksaan yang memang harus memeriksa Jaksa Pinangki apabila diperlukan,” lanjut politikus Partai Gerindra ini.

Baca Juga  Satu Pekerja Tewas dan Satu Lainnya Luka Tertimpa Bangunan Tua

Ia melihat, jika dinamika pemeriksaan sampai Komisi Kejaksaan diberikan surat untuk intervensi, tidak menutup kemungkinan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan jaksa penyidik kepada pinangki, dipastikan ada intervensi-intervensi secara internal dari petinggi kejaksaan.

Sebab itu, Wihadi memandang perlu bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mensupervisi kasus Jaksa Pinangki dalam pemeriksaan dan penyidikannya untuk membongkar pihak-pihak yang terlibat dalam skandal kasus DJoko Tjandra.

Loading...

“Harus ada keterbukaan dari Kejaksaan kalau memang kasus ini diusut sampai tuntas. Kejaksaan secara harus terbuka dan transparan membongkar kasus Djoko Tanjra dalam kasus Jaksa Pinangki,” tandas politisi dari Dapil Jatim IX Bojonegoro-Tuban ini.

Informasinya Jaksa Pinangki Sirna Malasari telah dua kali mangkir dari panggilan Komisi Kejaksaan RI (Komjak) terkait laporan foto bersama dengan buron kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra.
Namun, Komjak dikabarkan telah menerima surat dari Jamwas dan Jambin sebagai atasan Jaksa Pinangki yang menyatakan Komjak tak perlu lagi memeriksa yang bersangkutan.

Baca Juga  Alex Noerdin Ditahan Kejagung, Golkar Siap Beri Bantuan Hukum

Bahkan, informasi lainnya, Komjak juga telah meminta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Kejagung terkait jaksa Pinangki, tetapi baru diberikan dua minggu setelah diminta.

Komjak juga telah memeriksa LHP tersebut apakah sudah sesuai dengan materi yang diadukan ke Komjak dan termasuk dugaan keterlibatan pihak lainnya.

Sekadar diketahui, Jaksa Pinangki telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap atau penerimaan hadiah/janji terkait kasus Djoko Tjandra oleh penyidik Kejagung. Pinangki juga telah ditahan oleh Kejagung di Rutan Salemba.

Kejagung menyebut jaksa Pinangki berperan dalam pengurusan PK Djoko Tjandra. Pinangki juga melakukan pertemuan dengan terpidana Djoko Tjandra di Malaysia bersama-sama dengan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking.

Pertemuan itu diduga untuk keperluan koordinasi dan pengondisian keberhasilan PK terpidana Djoko Soegiarto Tjandra dijanjikan hadiah atau pemberian sebanyak USD 500.000. (*)

Reporter: */Boy
Editor:Rizky Rahim

Loading...
Berita sebelumyaPolisi Bekuk Pemuda 19 Tahun Asal Pelemahan Surabaya
Berita berikutnyaHotel di Banyuwangi Diduga Palsukan Data Gaji Karyawan

Tinggalkan Balasan