Warga Surabaya Dibebani Sanksi Administratif Bila Melanggar Prokes

Ilustrasi

SURABAYA, (Kabarjawatimur.com) – Menindak lanjuti pemberitaan tentang di terbitkanya Perwali 67 tahun 2020 di kota Surabaya, dengan menitik beratkan pemberian sangsi administratif (denda) bagi pelanggar Prokes (protokol kesehatan) untuk perorangan maupun tempat usaha.

Untuk siapa saja yang masuk kategori pelanggar Protkes dan berapa nominal denda atau sanksi yang harus di bayarkan, Eddy Christijanto Kasat Pol PP Surabaya angkat bicara.

“Sanksi administratif bila masuk kategori perorangan bernilai Rp. 150 ribu rupiah dan untuk perusahaan bervariatif ada yang dari skala usaha Micro, kecil, Menengah dan besar, untuk lebih mengerti secara rincian besar kecilnya sangsi administratif yang di peruntukan oleh tempat usaha adalah pihak Linmas kota Surabaya sebagai petugas gugus tugas Covid-19,” ujarnya.

Lebih lanjut juga diutarakan oleh Mudita selaku Kasi Pencegahan bencana (Covid-19) Linmas kota Surabaya memberikan keterangan.

“Bahwa untuk sangsi perorangan jelas nilainya tidak naik turun, namun untuk sangsi bagi tempat usaha yang melanggar Protkes bervariasi mulai dari Rp. 500 ribu rupiah hingga Rp. 25 juta,” ujar Mudita.

Sangsi administratif yang ditentukan sesuai dengan Pasal 38 Perwali 67 tahun 2020. Untuk pasal 38 menjelaskan Walikota Surabaya dapat mengenakan sanksi administratif kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab atau. penyelenggara tempat dan fasilitas umum yang melakukan pelanggaran Peraturan Walikota ini.

Sekedar diketahui, Walikota Surabaya melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administratif kepada Satpol PP, BPBL dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sesuai pasal 39 ayat 2 Perwali 67 tahun 2020.

Loading...

Meski beberapa jenjang dalam menegaskan sangsi administratif dimulai dari penyitaan KTP, pembubaran kerumunan, penutupan sementara kegiatan/penyegelan, denda administratif hingga pencabutan izin, namun fakta di lapangan pihak petugas Linmas Surabaya dan perangkat daerah (kecamatan) lebih mengedepankan pemberian sanksi pembayaran denda.

Dijelaskan bila suatu perusahaan ditemukan melanggar Prokes, petugas akan melakukan penyitaan pemilik maupun pengelolah tempat. Dilanjutkan petugas akan mengkaji besar kecilnya sangsi administratif yang harus dibayarkan oleh tempat usaha tersebut.

Besaran denda administratif bagi pelaku usaha dimulai dari kelas usaha mikro dengan jumlah denda sebesar Rp. 500 ribu.

Penilaian usaha mikro di lihat dari memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300 juta.

Kategori usaha kecil dengan denda administratif sebesar Rp. 1 juta memiliki kekayaan bersih mulai Rp.50 juta sampai dengan paling banyak sebesar Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Dan hasil penjualan atau pendapatan tahunan mulai dari Rp.300 juta sampai dengan paling Rp.2,5 miliar.

Dilanjutkan dengan usaha menengah dengan sangsi administratif sebesar Rp. 5 juta kriteria usaha menengah memiliki kekayaan bersih mulai dari Rp.5000 juta sampai dengan paling banyak sebesar Rp.10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan. Hasil pendapatan tahunan mulai dari Rp.2,5 milliar hingga Rp.5 lima miliar.

Dan untuk jenis usaha besar sangsi administratif yang dibebankan sebesar Rp. 25 juta dengan kriteria memiliki kekayaan atau aset sebesar Rp.10 miliar dengan hasil pendapat bersih pertahun ya sebesar Rp. 50 miliar. (*)

Reporter: Rusmiyanto

 

Loading...

Tinggalkan Balasan