Walikota Surabaya ‘Kupas’ Pelayanan e-KTP

25

SURABAYA (kabarjawatimur.com)
Dengan informasi pelayanan e-KTP yang berbelit sempat membuat Wali Kota Tri Rismaharini marah.
Sehingga orang nomor satu di tubuh Pemkot Surabaya itu langsung merombak sistem pelayanan agar tidak menyusahkan warga.

Hal tersebut disampaikan oleh Tri Rismaharini saat menerima benchmarking Diklat Pim Tingkat II Mahkamah Agung (MA) di balai kota, Selasa (4/10) tadi siang.

Risma mengatakan, untuk proses KTP bila mengalami masalah, misalkan terjadi blokir, hingga sebanyak empat kali sehingga bolak-balik ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).
Menurut dia, hal itu tidak mencerminkan semangat petugas dalam penggunaan sistem elektronik.
“Kalau pakai elektronik itu seharusnya lebih simple. Lha kalau tambah ribet, buat apa pakai sistem elektronik,” tegasnya.

Setelah melakukan perombakan sistem layanan, sambung Risma, terbukti pelayanan e-KTP dapat selesai dalam waktu satu hari. Dengan begitu, warga tak perlu kehilangan banyak waktu dalam mengurus e-KTP karena sistemnya sudah dibenahi.

Baca Juga  Kontingen PMI Bojonegoro Raih Lima Piala Tingkat Provinsi

Hal senada juga terjadi di bidang kesehatan. Dengan sistem e-health, warga kini tak perlu menunggu lama demi mendapatkan nomor antrean.
Pasalnya, nomor antrean untuk puskesmas dan rumah sakit milik pemkot dapat diakses secara online dari rumah masing-masing.

Loading...

“Dengan mengurangi beban antrean di puskesmas maupun rumah sakit, kami bisa hemat ruang. Warga tak perlu lagi berdesak-desakan seperti dulu. Jenis dan waktu layanan bisa dipilih dari rumah, nanti muncul nomor antrean disertai dengan perkiraan jam layanan,” urainya.

Berkaca dari sejumlah terobosan yang sukses diterapkan pemkot, Risma memotivasi 29 peserta diklat yang terdiri dari para pejabat struktural lembaga pengadilan se-Indonesia.Dijelaskan Risma, bahwa seluruh aparatur sipil negara tak boleh enggan akan perubahan.

Baca Juga  Warga Glenmore Sebut PTPN XII Gagal Tangani Tanaman Tebu

“Saya paling malas kalau mendengar kata ‘dulu’ atau ‘biasanya’ dari para pegawai. Sebab, dua kata itu merupakan penghambat bagi perubahan ke arah positif,” tegas Risma.

Sementara, Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Tin Zuraida menuturkan, Surabaya dipilih sebagai lokasi studi banding karena dipandang memiliki pengelolaan organisasi yang sangat mumpuni.

Dikatakan Zuraida, komponen utama studi banding ini mencakup strategi perubahan, strategi pengembangan dan penataan sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan lokusnya mengambil tema pelayanan Surabaya Single Window (SSW), Dispenduk capil dan Bagian Bina Program.
“Semoga ilmu yang didapat dari Surabaya dapat mendatangkan manfaat dan diimplementasikan di satuan kerja masing-masing,” tutupnya.

Reporter : Ekoyono
Editor. : Rusdi
Punisher : Gunawan

Loading...
Artikulli paraprakWanita Pengedar Sabu Ditangkap
Artikulli tjetërElemen Jurnalis Malang Tolak Liputan HUT TNI

Tinggalkan Balasan