Komisi III DPR RI
Adies Kadir, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi artai Golkar

JAKARTA (Kabarjawatimur.com)
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Golkar Adies Kadir, meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) agar kembali membahas Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Permasyarakatan (RUU PAS) yang sebelumnya sempat ditunda.

Pembahasan kembali dua RUU tersebut menurut Adies, sangat mungkin dilakukan mengingat keduanya merupakan RUU carry over dan masuk dalam Prolegnas 2020.

“Permintaan itu sudah disampaikan dalam rapat-rapat sebelumnya. Dalam pandangan saya, RKUHP mungkin masih dapat ditahan pembahasannya. Mengingat adanya polemik di tengah masyarakat terhadap RUU tersebut. Sedang RUU Pemasyarakatan tidak ada masalah serius,” pinta Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI ini, usai rapat bersama Menkumham Yasonna Laoly di kompleks Parlemen Senayan, Senin (22/6/2020).

Menurutnya, RKUHP perlu dilkukan sosialisasi mengigat masih ada perdebatan. Tetapi untuk RUU PAS hampir tidak ada perdebatan. Seperti diketahui, RKUHP dan RUU PAS mengalami penolakan sejumlah lapisan masyarakat. Bahkan, pada akhir periode sebelumnya, mahasiswa menggelar demo besar besaran pada RKUHP yang dianggap masih mengandung berbagai pasal bermasalah.

Baca Juga  Pria ini Dihajar Warga, Kepergok Curi Sepasang Sepatu Wanita
Loading...

Akhirnya, pembahasan RKUHP pun ditunda. RKUHP kemudian dimasukkan sebagai RUU carry over bersamaan dengan RUU Pemasyarakatan, untuk dilanjutkan pembahasannya pada periode ini.

Sementara Anggota Komisi III DPR fraksi PPP Arsul Sani mengatakan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh DPR dan pemerintah.

Dia mengakui, ada imbauan dari masyarakat agar proses pembahasan Undang-Undang ditunda dulu. Karena semua elemen bangsa termasuk DPR diharapkan dapat fokus pada penanganan pandemi Covid-19.

Terkait usulan tersebut, dia menegaskan bahwa DPR sudah memiliki alat kelengkapan dewan (AKD) untuk mengurusi soal kesehatan. Lagipula DPR juga sudah membentuk Timwas Covid-19 dan Satgas Covid-19.

Baca Juga  Air Kerap Tak Mengalir, Warga Keluhkan Layanan PDAM Bangkalan

Menanggapi permintaan tersebut Menkum HAM Yasonna mengatakan bahwa terkait kelanjutan pembahasan dua RUU tersebut dia harus melaporkan kepada Presiden. Sebab, dia tidak mungkin dia mengambil keputusan tanpa meminta arahan presiden.

“Kalau Komisi III meminta meneruskan, saya siap saja. Tetapi tentu saya akan meminta persetujuan presiden untuk melanjutkan itu, tidak mungkin ujug-ujug begitu saja. Karena sebelumnya ada hal yang diputuskan sendiri presiden dalam rapat untuk tidak dilanjutkan sementara dan terus lakukan sosialisasi terhadap beberapa pasal RKUHP dan PAS,” kata Yasonna. (*)

Reporter: Boy
Editor: Okin Dzulhilmy

Loading...
Berita sebelumyaBegini Cara Pejabat Pemkab Jember Siasati Perpres
Berita berikutnyaAwas..! Banyak Orang Asing Masuk Indonesia, Ini Langkah Kadiv Keimigrasian Sumsel

Tinggalkan Balasan