Beranda headline Wakil Ketua Komisi III Endus Dugaan Jual Beli Asimilasi Napi

Wakil Ketua Komisi III Endus Dugaan Jual Beli Asimilasi Napi




 

JAKARTA (Kabarjawatimur.com)
Praktik dugaan jual beli asimilasi narapidana (napi) di tengah pandemi virus corona, rupanya didengar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir. Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan jika dugaan jual-beli itu dilakukan oleh oknum petugas lapas yang ingin mencari keuntungan di tengah pandemi.

Bahkan, Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna H Laoly berencana menurunkan tim untuk mengusut dugaan itu.

“Tetapi sayangnya, hal ini (asimilasi) dicemari oleh oknum-oknum di lembaga pemasyarakatan yang mencoba melakukan jual-beli terhadap program (asimilasi). Kita dengar di media bahwa dijual Rp 5 juta sampai Rp 10 juta, sudah bisa diberikan asimilasi. Pak Menteri waktu itu menyampaikan akan membentuk tim khusus. Oleh karena itu, kami ingin menanyakan sejauh mana tim khusus ini menanganinya?” kata Adies dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR, Senin (11/5/2020) lalu.

Merespons Adies Kadir, Dirjen PAS Kemenkum HAM Reynhard Silitonga mengatakan telah menurunkan tim untuk menginvestigasi dugaan tersebut.

Dia menyebut tim tak menemukan adanya informasi praktik jual-beli asimilasi oleh oknum lapas tersebut.

“Menjawab tentang oknum itu, yang di Lampung Pak, ya? Di Lampung yang Rp 5 juta, Rp 10 juta. Perlu kami laporkan ini kepada Pak Adies, bahwa itu sudah turun tim Pak ke Lampung, ada dibentuk 1 tim yang internal maupun dari inspektorat, kemudian bersama-sama turun ke Lampung dan hasilnya, sudah ada hasilnya, Pak, tidak ditemukan informasi tersebut, yang Rp 5 juta itu,” sebut Reynhard.

Sebagai Dirjen PAS yang baru menjabat, Reynhard mengatakan, bila ada temuan jual-beli asimilasi, dia tak segan-segan menindak tegas para oknum. Hal ini sesuai dengan arahan Menkum HAM Yasonna Laoly.

“Tapi saya Dirjen baru, kalau itu ditemukan, Rp 5 juta dan Rp 10 juta, mohon maaf ini Pak kalau saya salah. Hasil itu ternyata berkembang dan ditemukan, kami rasa, yang pertama itu sesuai dengan Pak Menteri itu, dipecat. Yang kedua itu tidak bisa lagi, harus kita kasih contoh Pak, dipidanakan,” imbuhnya. (*)

Reporter: */Boy
Editor: Rizky Rahim




Loading...


Tinggalkan Balasan

TRENDING

Pencairan BLT Desa Bono Tulungagung Diduga Bermasalah, Polisi Segera Periksa

TULUNGAGUNG, (Kabarjawatimur.com) - Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Bono, Kecamatan Pakel, Tulungagung sebesar Rp. 600 ribu telah dicairkan. Ironisnya, sejumlah warga mengaku hanya menikmati...

Peras Tersangka 2 Milyar, Kasat Narkoba Polrestabes Surabaya: Itu Berita Fitnah

SURABAYA, (Kabarjawatimur.com) -  Beberapa media di Surabaya memberitakan berita tidak terbukti jika Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan pemerasan terhadap terduga pelaku berinisial S pengguna narkoba di...

Polisi Jember Juga Amankan Mobil Gerry

JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – Anggota Sat Reskrim Polres Jember hanya butuh waktu 3 hari untuk mengungkap pelaku pembunuhan Yohanes Satryo Leonardo Gerry atau Gerry. Polisi berhasil...

Usai Adu Jotos, Habib Umar dan Satpol PP Akhirnya Berdamai

SURABAYA, (Kabarjawatimur.com) - Usai adu jotos petugas Satpol PP dengan Habib Umar di Cek Poin PSBB exit Tol Kota Satelite Darmo Kota Surabaya, berujung mediasi...
Loading...