Wakil Ketua DPRD Jember: Kasatpol PP Jember Salah Terjemahkan Perintah Bupati

394

JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – Polemik penurunan atau pembersihan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus bergulir. Terlebih setelah sejumlah tokoh dan ketua partai di Jember tersulut emosinya ketika melihat baliho ucapan hari raya mereka ikut disapu bersih petugas penegak Perda tersebut.

Tokoh politik seperti Ketua DPC PKB Ayub Junaedi, anggota DPRD Jatim yang juga mantan Ketua DPC Gerindra Jember M Satib, mantan Ketua DPC PDIP Tabroni serta sejumlah tokoh lainnya ikut mengomentari kinerja Satpol PP.

Situasi yang kian memanas tersebut kemudian membuat Ketua DPC Partai Gerindra Ahmad Halim melakukan komunikasi dengan bupati.

Berdasarkan klarifikasi tersebut akhirnya terungkap bahwa bupati tidak pernah memerintahkan Kasatpol PP dengan jajarannya untuk menurunkan baliho atau reklame milik partai atau tokoh masyarakat.

“Saya sudah tabayun ke bupati, sepertinya ada miskomunikasi perintah,”kata Halim, Kamis (5/5/2022).

“Bupati hanya memerintahkan penertiban di tempat-tempat wisata yang menggangu pemandangan,”lanjut wakil ketua DPRD Jember itu.

Kasatpol PP Jember menurut Halim tiba-tiba bergerak melakukan penertiban dan menyapu bersih semua baliho milik partai dan tokoh politik yang berisi ucapan hari raya Idul Fitri.

Baca Juga  Dari Pendopo Malowopati, Bupati Bojonegoro Berangkatkan Calon Jamaah Haji

Untuk itulah pasca cuti bersama Idul Fitri, Komisi A DPRD Jember akan memanggil Kepala Satpol PP Farouq untuk dimintai penjelasannya.

“Kita minta Komisi A untuk memanggil Kasatpol PP karena dasar penertiban itu masih banyak pertanyaan bukan perintah resmi tertulis dari bupati atau sekda,” tegasnya.

Loading...

“Harusnya yang dibersihkan baliho yang menggangu pemandangan di lokasi wisata milik Pemkab Jember seperti wisata Rembangan, Watu Ulo, Papuma, Patemon,”sambungnya.

Halim kemudian berharap dari hasil tabayun yang dilakukannya bersama Bupat Hendy itu, polemik penurunan baliho akan segera berakhir .

Saat ini juga beredar tangkapan layar perintah Bupati Hendy kepada jajaran Satpol PP di salah satu grup WA pejabat Pemkab Jember.

Di dalam grup tersebut Bupati Hendy Siswant memerintahkan semua camat untuk melakukan penertiban segala bentuk atribut apapun yang tidak berijin dan tak bayar pajak.

Baca Juga  Begal Sadis Dibekuk, Jerat Leher Driver Online di Surabaya

“Asslamualaikum Wr Wb, untuk semua camat segera bantu penertiban semua atribut apapaun tak berijin dan tidak bayar pajak. Besok pagi agar sudah dilakukan penertibannya lapor kembali dalam bentuk foto di grup WA terima kasih Wasalamualaikum Wr Wb,” tertulis dalam pesan WA Bupati Hendy.

Baliho atau papan reklame yang dipasang oleh partai maupun ormas sebenarnya sesuai Perda no 3 tahun 2011 terkait pajak daerah tidak dikenakan pajak. Dengan jelas di pasal 25 ayat 3 huruf D disebutkan reklame untuk kegiatan sosial, partai politik dan organisasi kemasyarakatan tidak dipungut pajak forporasi.

“Harusnya Kasatpol PP itu sebelum menegakan Perda baca dulu Perdanya lah,” kata Ayub Junaedi ketua DPC PKB Jember.

“Perda itu saya ikut membahasnya waktu di komisi C DPRD Jember. Nah ini gimana katanya sudah dihentikan penertibannya, tapi gak dipasang lagi harusnya Kasatpol PP perintahkan anak buahnya untuk memasang lagi baliho yang sudah dicopot mereka,” lanjutnya.

Reporter: Rio

Loading...
Artikulli paraprakPolisi Grebek Rumah di Surabaya Jelang Lebaran
Artikulli tjetërKetua DPP Gerindra: Kader Jangan Terprovokasi atas Pencopotan Baliho oleh Satpol PP Jember

Tinggalkan Balasan