Wakil Bupati Blitar Rahmad Santoso Hadiri Sosialisasi Saber Pungli

35

BLITAR, (Kabarjawatimur.com) – Hadiri sosialisasi saber pungli, Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Rahmad Santoso, menyatakan bahwa pencegahan pungli bisa dimulai dari lingkup RT/RW.

Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri sosialisasi Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang saber pungli, Kamis 18 November 2021.

Sosialisasi dibuka langsung oleh Sekretaris Saber Pungli, sekaligus Staf Ahli Menkopolhukam, Irjen Pol DR Agung Makbul SH, MH. Wabup Santoso, sangat mendukung keberadaan saber pungli.

Menurutnya, sesuai amanat Presiden Ri, Joko Widodo, pungli yang sudah lama bertahun-tahun dibiarkan terjadi memberikan makna seolah-olah merupakan budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakat serta merupakan hal yang wajar. Tidak hanya urusan KTP, sertifikat SIM, dan pajak perizinan pengurusan paspor, melainkan semua pelayanan kepada masyarakat harus bebas dari pungutan liar.

“Jadi pemberantasan pungli bukan hanya terletak pada jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh masyarakat, tapi lebih pada akar budayanya yang harus dihilangkan,” ujarnya.

Lebih lanjut Santoso telah menekankan perlu adanya langkah-langkah preventif, dimana pencegahan pungli bisa dilakukan mulai dari lingkup terkecil RT/RW. Target Kabupaten Blitar harus bersih dari pungutan liar.

Baca Juga  BPS Jatim : Nilai Ekspor Jatim Menurun Pada November 2021

“Kami telah berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan. Satu diantaranya dengan adanya inovasi pelayanan publik yang cepat, tepat, dan gratis. Hal ini selaras dengan Panca Bhakti kami, yakni pelayanan publik berbasis e-goverment,” tandasnya.

Loading...

Mengingat pungutan liar merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, kata Santoso, maka harus ada tindakan yang cepat dan serius. Tujuannyabagar pelayanan publik bisa prima dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Saya berharap keberadaan satgas saber pungli bisa membantu meningkatkan investasi, sehingga berdampak positif pada perekonomian di Kabupaten Blitar. Terlebih di masa pandemi ini. Semua harus bergotong royong memulihkan ekonomi,” harapnya.

Terakhir, Wabup Santoso mengajak masyarakat untuk menciptakan budaya hukum yang baik. Siapapun yang menjadi korban kriminal, khususnya pungli bisa langsung melapor kepada pihak berwajib.

Baca Juga  MI Wachid Hasyim Wonomlati Krembung Adakan Gebyar Vaksin Anak Bersinergi dengan Polsek Krembung

Sementara itu, Sekretaris Saber Pungli, Irjen Pol DR Agung Makbul SH, MH mengatakan, beberapa titik rawan pungli dalam siklus kehidupan yang membutuhkan pelayanan publik, yaitu akte kelahiran, bidang pendidikan, perizinan dan sertifikat, mencari pekerjaan, skep jabatan, buku nikah, surat pensiun, dan surat kematian.

“Jadi kewenangan satgas pungli sesuai pasal 4, Perpres nomor 87 tahun 2016, diantaranya membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, melakukan pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi,” tuturnya.

“Selain itu juga mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar, melakukan operasi tangkap tangan, memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kementerian/Lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Dalam kegiatan itu, sekaligus dilakukan pemberian plakat dari MAPI, serta tanda tangan Pakta Integritas. (*)

Reporter: Gilang Bahtiar

Loading...
Berita sebelumyaPJB Raih Prestasi Gold di ASRRAT 2021
Berita berikutnyaGS Gita Jala Taruna AAL Gladi Parsial Untuk Pembukaan KASAL CUP 2021 Cabor Panahan

Tinggalkan Balasan