UU Cipta Kerja Berpeluang Tumbuh Iklim Investasi di Kota Industri Gresik

21
Wakil Bupati Gresik Moh Qosim ketika berbicara soal peluang usaha.

GRESIK, (Kabarjawatimur.com) – Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja memiliki peluang baru bagi perkembangan sektor ketenagakerjaan dan tumbuhnya investasi khususnya bagi kota industri, seperti Kabupaten Gresik.

Apalagi di Gresik terdapat lebih dari 1.000 perusahaan yang menampung ratusan ribu pekerja. Iklim usaha yang sudah tercipta cukup baik bisa berkembang lebih pesat melalui RUU Cipta Kerja.

Wakil Bupati Gresik Moh Qosim mengatakan melalui RUU Cipta Kerja pihaknya optimis investasi akan semakin banyak masuk ke daerah. Sebab persyaratan yang dibutuhkan relatif sederhana dan cepat.

“Udang-undang itu kewenangan DPR, tapi ketika diputuskan maka investor akan semakin banyak masuk ke daerah. Dari situ, Pemkab bertekat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan secepat cepatnya,” ujarnya, Rabu (16/9/2020).

Qosim menambahkan, jika nantinya RUU Cipta Kerja disahkan akan punya fleksibilitas untuk mempertahankan, memperbaiki, dan bahkan menghapus norma lama serta menciptakan norma baru yang lebih ramah investasi.

“Hasil Survey kami, bahwa persoalan lapangan kerja, itu menjadi tuntutan utama masyarakat.Oleh karena itu, setiap upaya untuk membuka lapangan pekerjaan selalu kami dukung,” jelasnya.

Baca Juga  Persiapan SOTK Baru, 40 Pejabat Dilantik Bupati Bojonegoro

Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) Anwar Hariyanto mengatakan, RUU Cipta Kerja akan berdampak positif bagi investasi di Gresik jika ditunjang dengan kelengkapan. Baik sarana, bahan baku, dan tenaga kerja.

Loading...

“Kalau Gresik adalah kawasan Industri yang lengkap pasti akan menarik bagi Investor, karena kelengkapan baik sarana, bahan baku, tenaga kerja dan RUU tersebut,” ujarnya.

Ekosistem ketenagakerjaan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja, lanjut Anwar, juga menjamin fleksibilitas bagi investor. Mereka akan lebih mudah masuk dan membuka lapangan kerja, karena rintangan peraturan daerah yang selama ini menghambat investasi bisa dihilangkan.

“Jika bicara fleksibel itu dilihat dimana letak pembagian perolehan pusat dan daerah. Karena peraturan daerah yang sifatnya pungutan bagi investor akan hilang atau ditarik pusat, baru transfer lagi ke daerah. Artinya ada bagian keuangan pusat daerah yang terambil atau dieliminasi oleh pusat, atau juga sudah terakomodir,” jelasnya.

Baca Juga  Gubernur Jatim Beri Bantuan Ventilator kepada 17 RS Rujukan Covid-19

Ditambahkan Anwar, pemerintah daerah perlu membuka diri lebih luas agar iklim investasi yang terbuka sebagaimana RUU Cipta Kerja dapat dimanfaatkan. “Sehingga tinggal gresik mau atau tidak sebagai tujuan investasi,” pungkasnya.

Diketahui berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, pada semester I (Januari–Juni 2020), total investasi perusahaan modal asing (PMA) dan perusahaan modal dalam negeri (PMDN) di Jatim mencapai Rp 51 triliun.Perinciannya, PMA Rp 12,5 triliun dan PMDN Rp 38,4 triliun.

Dari realisasi tersebut, investasi PMDN dari Gresik memberikan kontribusi Rp 1,5 triliun. Di kategori PMA, posisi tertinggi untuk kota diraih Surabaya dengan capaian realisasi Rp 11,5 triliun. Di tingkat kabupaten, yang tertinggi adalah Gresik dengan nilai Rp 11,2 triliun. (*)

Reporter : Azharil Farich

Loading...

Tinggalkan Balasan