Demo mahasiswa di depan Kantor ATR/BPN Bangkalan.

BANGKALAN, (Kabarjawatimur.com) – HMI Cabang Bangkalan melakukan aksi demonstrasi dikantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN) setempat, Senin (26/07/2021).

Aksi puluhan kader HMI itu diwarnai membakar ban dan menutup separu akses jalan kota. Pendemo menyampaikan aspirasi secara bergantian perihal proses pengurusan sertifikat tanah yang semrawut di kantor BPN Bangkalan.

Mereka menilai proses pelayanan sertifikasi tanah dikantor BPN Bangkalan sangat lelet. Bahkan, pengurusan sertifikat tanah wakaf milik HMI cabang Bangkalan delapan bulan belum selesai.

Tak hanya itu, pengurusan sertifikat tanah dikantor BPN Bangkalan ada yang 2-3 tahun lamanya, dan hingga saat ini belum kelar.

Padahal, berdasarkan peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan bahwa pengurusan sertifikat tanah maksimal 98 hari sudah selesai.

Baca Juga  Akademi Angkatan Laut Terima Bantuan Satu Unit Ambulance CSR Bank Mandiri

“Kami minta BPN selesaikan semua persoalan sertifikasi tanah yang sudah memenuhi syarat tanpa pandang bulu,” ungkap Ketua Cabang HMI Bangkalan Moh. Mukaffi.

Mukaffi menambahkan, BPN harus bekerja dengan integritas dan tidak ada lagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

Loading...

Selain itu, pendemo meminta BPN Bangkalan proaktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan PNBP dan prosedur yang berlaku.

“Berikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur yang berlaku,” imbuh dia.

HMI Bangkalan memberikan tenggang waktu 7 hari kepada BPN Bangkalan untuk menyelesaikan sengkarut sertifikasi tanah yang ada dikantor BPN.

“Jika tidak dilakukan kami menuntut kepala BPN Bangkalan mundur dari jabatannya,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala ART/BPN Kabupaten Bangkalan Moh. Tansri berjanji bahwa pihaknya akan menyelesaikan semua persoalan sertifikasi tanah dengan syarat berkas sudah lengkap.

Baca Juga  Mobil Ringsek Tertimpa Pohon di Bangkalan

“Menganai laporan dari masyarakat tolong data-datanya sampaikan ke kami, kami selesaikan tujuh hari dengan syarat berkas lengkap,” ungkapnya.

Tansri menambahkan, lambatnya penyelesaian pengurusan sertifikat tanah hingga 3 tahun lamanya disebabkan berkas-berkas pengajuan yang belum dilengkapi. Sehingga, pihaknya belum memproses lebih lanjut.

“Makanya yang 3 tahun belum selesai tolong datang ke kantor, kita klarifikasi,” tandas pria berkacamata itu. (*)

Reporter: Rusdi

Loading...
Berita sebelumyaTak Kenal Lelah Relawan PMI Terus Layani Penyemprotan Disinfektan
Berita berikutnyaAwal PPKM Level 4, Kapolrestabes Surabaya Diganti

Tinggalkan Balasan