Tinggalkan Kejari Bangkalan, Badrut Tamam: Sisakan Dua Kasus, Rekayasa SPJ Dana BOS Dihentikan

25
Badrut Tamam Bersama Forkopimda

BANGKALAN, (Kabarjawatimur.com)- Kejaksaan Negari (Kejari) Bangkalan kini berganti nahkoda baru. Jabatan itu akan diduduki Emanuel Ahmad menggantikan posisi Badrut Tamam yang akan promosi jabatan sebagai Asisten Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi Negeri Papua Barat.

Badrut menjabat sebagai Kejari Bangkalan terhitung satu tahun empat bulan, di bawah komandonya, dua kasus korupsi berhasil diungkap pria asal Pamekasan itu. Diantaranya kasus mega korupsi pengadaan kabing etawa tahun anggaran 2017 dengan menetapkan dua tersangka. Mulyanto Dahlan mantan Kepala DPMD dan Syamsul Arifin mantan kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Saat ini keduanya menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Selain itu, Kejari juga sudah melimpahkan berkas kasus korupsi Dana Desa di Desa Lerpak Kecamatan Geger, Bangkalan ke Pengadilan Tipikor Surabaya.

Baca Juga  Berlakukan Denda, Bupati Tulungagung Bentuk Tim Pemburu Pelanggar Prokes

Meski begitu, dalam kepimpinan Badrut selama satu tahun empat bulan itu masih menyisakan kasus yang belum terselesaikan. Yakni kasus dugaan jual beli tanah kas desa di Desa Petapan Kecamatan Labang, Bangkalan. Serta kasus dugaan penggelembungan data penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Loading...

“Yang belum terselesaikan ada dua kasus,” ungkap Badrut, usai acara pelepasan dihalaman Kejari Bangkalan, Rabu (15/1/2020).

Dua kasus tersebut jalan ditempat. Kasus dugaan jual beli tanah kas desa di Desa Petapan itu masih tahap penyidikan. Sementara kasus dugaan penggelembungan data penerima JKN belum dilanjutkan lantaran masih ada MoU antara APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Baca Juga  Lapak Ikan Hias Dibobol Maling, Arwana dan Lohan Puluhan Juta Raib

“Belum tahap penyelidikan, karena MoU belum dilakukan oleh bidang intelegen,” tambah Mohammad Iqbal, Kasi Pidsus Kejari Bangkalan.

Sementara, kasus dugaan rekayasa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan diberhentikan oleh Kejari.

Kasus tersebut dihentikan lantaran belum ditemukan bukti permulaan yang cukup. Selain itu tidak ditemukan kerugian negera dalam dugaan rekayasan dana BOS tersebut.

“Untuk (kasus) dana BOS sudah kita hentikan, tapi kalau ada bukti-bukti baru kita siap lanjutkan,” kata Iqbal.

“Lebih jelasnya nanti konferensi pers saja biar lebih detail,” tutupnya. (*)

Repoter: Rusdi

Loading...

Tinggalkan Balasan