SURABAYA (Kabarjawatimur.com)-Pasangan Suami Istri warga asal Kecamatan Bubutan yang sempat mendatangi salah satu anggota Fraksi PDI-P mengenai biaya persalinan di rumah sakit Swasta akhirnya ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya ungkap fakta bahwa Pasutri ini dari Kecamatan ini ternyata tidak pernah mengajukan layanan BPJS kepada RSUD Soewandhi Surabaya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita menerangkan, pada tanggal 14, 15 dan 16 Agustus 2020, dalam data RSUD dr Soewandhie tidak ada pasien bernama Silvia Damayanti.

Namun, ada berita yang menyebutkan, sekitar tanggal tersebut, pasien atas nama itu tidak dilayani dengan baik ketika melakukan pra-persalinan di RSUD dr Soewandhie.

“Berdasarkan data dan fakta di RSUD dr Soewandhie pada tanggal 14-16 Agustus 2020, pasien atas nama tersebut tidak terdaftar datanya di rumah sakit. Artinya tidak ada pasien atas nama itu,” kata Febria saat dihubungi, Selasa (19/10/2021).

Febria menyebutkan, bahwa saat datang ke Puskesmas Gundih pada 14 Agustus 2020 untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, pasien sudah diberi rujukan agar ke RSUD dr Soewandhie.

Baca Juga  Pemkot Surabaya Raih Opini WTP Ke 9 Kalinya dari Pemerintah Pusat

Sebab, Rumah Sakit tersebut milik Pemkot dan hasil pemeriksaan kehamilan di puskesmas, didapatkan pasien memiliki tekanan darah 140/80 MMHg, dengan diagnosa Pre Eklamsia.

Sementara pada tanggal 30 September 2020, berdasarkan pengakuan Rumah Sakit Swasta tersebut sang Suami sudah menyetujui untuk menjalani persalinan dengan pelayanan dari Rumah Sakit Swasta tersebut. Ia bahkan menyetujui biaya persalinannya dengan membayar secara mandiri dan menandatangani general consent.

Loading...

“Sebelumnya, pihak rumah sakit swasta juga sudah menjelaskan kepada pasien terkait prosedur pelayanan dan pembiayaannya. Karena, rumah sakit itu sendiri belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka pasien setuju membayar deposit Rp4 juta,” jelas Feny, sapaan lekat Febria.

Pasien pun akhirnya melahirkan dengan Sectio Caesar. Nah, ketika akan keluar rumah sakit (KRS) dengan total biaya persalinan Rp15,8 juta yang sudah dipotong deposit, rupanya pasien tidak mampu membayar. Pihak rumah sakit swasta pun tetap memberikan keringanan kepada pasien dengan cara mencicil selama 12 bulan.

“Pasien pun menyetujuinya dengan menandatangani surat persetujuan. Jadi setiap bulan pasien bisa mencicil Rp300 ribu ke rumah sakit swasta tersebut selama 12 bulan,” katanya.

Baca Juga  Sebelum Dibakar, Pemilik Pilih Turunkan Pegupon di Area Judi Ploso

Namun, semenjak bulan Januari hingga 12 Oktober 2021 jatuh tempo cicilan kedua dan seterusnya, pihak Rumah sakit Swasta tersebut mengalami kesulitan menghubungi pasutri ini sehingga harus melalui kerabat pasutri tersebut.

“Nah, tanggal 13 Oktober 2021, pihak rumah sakit kemudian menghubungi penghubung pasien untuk menanyakan sisa tagihan dan meminta pasutri untuk datang ke rumah sakit,” sebut Feny.

Tentunya, pemanggilan oleh pihak rumah sakit swasta kepada pasutri dilakukan agar ada kejelasan informasi. Apalagi, KTP pasutri itu beserta surat kenal lahir (SKL), masih disimpan baik oleh pihak rumah sakit. Tujuannya, agar pasien dan keluarganya bersedia datang untuk berkoordinasi. Namun, saat ini pasutri itu malah membuat KTP baru.

“Sebenarnya pasien sendiri punya kewajiban untuk membayar ke rumah sakit swasta itu. Di awal, pihak rumah sakit swasta sudah menjelaskan belum ada kerjasama dengan BPJS. Suami pasien sendiri juga sudah sepakat untuk membayar dengan cara mencicil dan menyetujuinya,” pungkasnya. (*)

Reporter : Gita Tamarin

Loading...
Berita sebelumyaHUT ke-57, Kader Golkar Sidoarjo Ziarah dan Santuni Anak Yatim Piatu
Berita berikutnyaKomisi A DPRD Surabaya Minta Pemkot Susun Payung Hukum

Tinggalkan Balasan