Tiga Saksi Diperiksa Polisi Soal Kades Gelar Hajatan saat PPKM Darurat

103
Ruang Pidsus Satreskrim Polresta Banyuwangi. (Istimewa)

BANYUWANGI, (Kabarjawatimur.com) – Polisi Banyuwangi melakukan pemeriksaan terhadap acara hajatan resepsi pernikahan yang digelar oleh Asmuni, Kepala Desa (Kades) Temuguruh, Kecamatan Sempu, disaat masa PPKM Darurat berlangsung.

Ada tiga saksi yang diperiksa, termasuk Kades Asmuni. Kapolresta Banyuwangi, AKBP Nasrun Pasaribu melalui Kasat Reskrim, AKP Mustijat Priambodo menyebutkan, pihaknya telah memanggil tiga orang saksi dalam perkara ini.

Baca Juga:Polisi Banyuwangi Segera Panggil Kades yang Gelar Hajatan saat PPKM Darurat

“Kami panggil tiga orang saksi. Selain Kades, ada dua Satpol PP,” ungkap Mustijat kepada wartawan, Senin (12/7/2021) kemarin.

Ketiganya diperiksa selama 5 jam, mulai pukul 13:00 hingga 18:00 WIB di ruang Pidsus Satreskrim Polresta Banyuwangi.

Baca Juga  Pembina Koperasi Terbaik se- Jatim, Gubernur Serahkan Penghargaan kepada Bupati Lamongan

Mustijat mengatakan, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan guna mengetahui kronologi sebenarnya. Pihaknya pun hingga kini masih melalukan penyelidikan, termasuk mengumpulkan bukti-bukti.

“Masih proses lidik. Besok akan ada lagi agenda pemeriksaan saksi lainnya,” jelasnya.

Baca Juga:ASKAB Banyuwangi Beri Suport Kades Temuguruh

Loading...

Sebelumnya, polisi juga sudah memeriksa Satgas Covid-19 Kecamatan Sempu terkait kasus dugaan pelanggaran aturan PPKM Darurat ini.

Sekedar diketahui, Kades Temuguruh, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur, tersebut menggelar resepsi pernikahan anaknya dikantor desa setempat pada Sabtu, 10 Juli 2021 lalu. Bahkan, acara hajatan tersebut sempat viral di media sosial (Medsos).

Baca Juga:Duh! PPKM Darurat, Kades di Banyuwangi Malah Gelar Resepsi Pernikahan

Baca Juga  Warga Desa Dayukidul Kecamatan Kedungadem Keluhkan Galian C

Pada saat itu, tepat dihari pemberlakuan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.

Baca Juga:Polisi Selidiki Kades yang Gelar Resepsi Pernikahan saat PPKM Darurat

Dalam Inmedagri tersebut, mengatur adanya sejumlah perubahan. Yang awalnya resepsi pernikahan masih boleh digelar dengan dihadiri maksimal 30 orang.

Namun, Pada Inmedagri Nomor 19 Tahun 2021, aturan tersebut dirubah menjadi pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat. (*)

Reporter: Rochman

Loading...
Artikulli paraprakRS Milik TNI AL Disiapkan Untuk Isolasi Darurat di Surabaya
Artikulli tjetër60 Napi Rutan Medaeng Dipindahkan ke Rutan Trenggalek

Tinggalkan Balasan