Terkait Telegram Polri, AJI : Jurnalis Sudah Diatur oleh UU Pers

Telegram Kapolri.

SURABAYA, (Kabarjawatimur.com) – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya menilai Telegram Polri yang ditujukan pada para Kapolda seluruh Indonesia, dinilai kontroversial. Sebab, peraturan yang dikeluarkan pada Tanggal 5 April 2021 itu, harusnya tidak perlu dikeluarkan.

Disampaikan Ketua AJI Surabaya, Eben Haezer Panca, bahwa jurnalis sudah diatur oleh Undang-undang Pers dan jurnalis sendiri sudah memiliki aturan yang jelas, sehingga hal tersebut bukan rana dari Kepolisian.

“Kontroversial itu yakni, dalam UU Pers sudah mengatur, soal apa yang boleh dan tidak boleh serta bagaimana memberitakan sesuatu, di kode etik wartawan atau jurnalis yang berlaku di AJI maupun PWI,” katanya, Selasa (6/4/2021).

Lanjut Eben, secara umum juga sebenarnya sudah ada aturan dilarang menampilkan gambar korban kekerasan seksual, cara-cara bunuh diri misalnya, itu kan diatur dalam telegram tadi, itu sebenarnya mengapa mengatur hal yang sudah diatur, bukan ranahnya Polri, dan jurnalis sebenarnya, sudah ada aturannya.

Selain itu, AJI Surabaya juga mempertanyakan maksud dari Kapolri perihal telegram tersebut, adanya aturan tak memunculkan sikap arogansi polisi.

Loading...

“Yang poin penting tadi, tidak menampilkan arogansi polisi dan sebagainya. Ini maksudnya seperti apa? Apakah ini hanya dalam konteks pres rilis yang dilakukan kepolisian, atau kemudian wartawan tidak boleh meliput tindakan-tindakan polisi yang dinilai arogan.

“Sementara polisi juga membutuhkan kontrol, media juga sebagai salah satu pilar demokrasi untuk menjaga kontrol terhadap Polri,” tambahnya.

Seandainya hal itu terealisasi, maka bisa dipastikan hal tersebut adalah pelanggaran terhadap UU Pers sendiri. Jika seorang jurnalis berfungsi sebagai kontrol sosial, terlebih lagi terhadap kinerja Polri.

“Kalau kemudian polisi kontrol itu disunat maka itu pelanggaran terhadap UU Pers, karena UU Pers sudah mengamanatkan kepada jurnalis itu, dia bekerja untuk menyampaikan kepada publik,” imbuhnya.

Dan ketika ada informasi-informasi arogansi polisi, wartawan boleh memberitakan itu, juga sebagai bentuk kontrol Polri. Itu yang dua poin utama yang akan kita bedah. AJI skala Nasional sudah membicarakan masalah ini, tapi kalau dari AJI Surabaya sikapnya seperti itu,” pungkasnya. (*)

Reporter : Eko

Loading...
Berita sebelumyaPencurian di Warkop Simo, Polisi Tangkap Hingga Penadah HP
Berita berikutnyaKapolda Jatim Mengimbau Untuk Membentuk Da’i Kamtibmas Tingkat Kabupaten

Tinggalkan Balasan