Tanpa Kompensasi, Pemkot Ambil Alih Tanah PT DGL

56

SURABAYA- Upaya pengambil alihan tanah yang dilakukan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DKCTR) Pemkot Surabaya terhadap tanah milik PT Darmo Green Land (DGL) berbuntut penyesalan, Jumat (7/9). Malvin Reynaldi, kuasa hukum PT DGL mengaku kecewa dengan apa yang dilakukan pihak Pemkot tersebut. Dengan puluhan personil gabungan dan alat berat yang dikerahkan, Pemkot Surabaya meratakan tanaman diatas tanah seluas 725 meter persegi yang terletak di salah satu pojok perumahan Green Garden Surabaya, Jumat (7/10).

Tampak suasana proses pengambil alihan tanah yang dilakukan pihak Pemkot Surabaya.
Tampak suasana proses pengambil alihan tanah yang dilakukan
pihak Pemkot Surabaya.
Alasan Pemkot, hal tersebut pihaknya lakukan, guna mengembalikan fungsi jalan sesuai putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) RI bernomor 133 PK/TUN/2015. “Selain menjalankan putusan pengadilan tingkat PK, apa yang kita lakukan ini guna penegakkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Perda 10 tahun 2000 tentang Fungsi Jalan. Dalam putusan pengadilan disebutkan pihak pengembang perumahan ini, harus membongkar bangunan fisik yang terletak di obyek yang kita ratakan tersebut,” ujar Ignatius Hotlan H, Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

Loading...
Baca Juga  Guna Atasi Genangan Air, Bojonegoro Terus Bangun Drainase

Sedangkan, menurut Malvin, alasan penegakan Perda yang didalilkan Pemkot untuk pembenaran pembongkaran tersebut, merupakan suatu tindakan yang melanggar Undang-Undang (UU). “Pemkot telah mengambil alih paksa tanah kavling ber-SHGB tanpa memberikan kompensasi terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan putusan PK 133 dan UU nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Hal ini patut diduga berpotensi telah melakuka penyerobotan tanah dari sidut pandang hukum pidana” ujarnya.

Masih Malvin, kliennya sebagai warga negara yang baik, sebenarnya sudah melaksanakan apa yang tertuang dalam isi putusan. “Isi putusan memerintahkan untuk membongkar pagar beton pembatas perumahan. Sebelum pihak Pemkot kesini, klien kami sudah bongkar pagar yang tidak ber IMB tersebut. Sebetulnya sudah tidak ada alasan lagi pihak Pemkot mengerahkan pasukan dan alat berat lagi, karena bangunan yang disoal sudah kita bongkar. Namun mereka masih ngotot, oleh karena itu, kami diduga mereka memanfaatkan momen ini untuk mengambil paksa tanah klien kami. Padahal tanah tersebut memiliki sertifikat dan klien kami bayar pajak sebesar Rp 8,9 juta tiap tahunnya,” ujar Malvin. Penyesalan Malvin ini didukung oleh salah satu poin dalam isi putusan. Didalam isi putusan, oleh majelis hakim MA yang diketuai Dr H Supandi SH, MH tersebut sudah jelas dipaparkan, bahwa memang pagar bagunan harus dibongkar namun untuk mengambil alih SHGB nomor 690 yang dimiliki pengembang, Pemkot harus memberikan kompensasi terlebih dahulu kepada PT DGL selaku pemegang hak milik HGB yang sah. (Reporter : Ruadi , Editor : Budi, Punisher : Gunawan)

Loading...
Baca Juga  Dua Remaja Dibekuk, Bawa Pedang Akan Tawuran
Artikulli paraprakUniversitas Brawijaya Malang Dibobol Maling
Artikulli tjetërBapak-Anak Bacok Pemilik Kontrakan Hingga Tewas

Tinggalkan Balasan