Tanggapi PU Fraksi PKS-Hanura, PKB Sebut RSUD Syamrabu Syah Menjadi Sumber PAD

30
Ketua Fraksi Mohammad Hotib

BANGAKALAN, (Kabarjawatimur.com) – Menanggapi Pandangan Umum Fraksi Gabungan PKS-HANURA dan GOLKAR-PAN, tentang pengelolaan keuangan RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh (Syamrabu) Bangkalan tidak dapat dijadikan sebagai sumber PAD saat Paripurna Pemandangan Umum Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2020 Kemarin 19 November 2019.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Hotib, menilai jika hal itu kurang tepat bila menyematkan status RSUD Bangkalan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan istansi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa.

“Dengan status sebagai Badan Layanan Daerah, RSUD Syarifah Bangkalan dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksible, leluasa dengan pendekatan bisnis demi meningkatkan pelayanan pada masyarakat,” terangnya Rabu (20/11/2019).

Justru, kata Muhammad Hotib, RSUD Patut diapresiasi karena kinerja Pemerintah Daerah khusus dalam managerial RSUD Syarifah telah memberikan pelayanan kesehatan maksimal dalam kurun waktu 2 Tahun.

Baca Juga  Kemendag: Era Baru Perdagangan Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka Dimulai

“Sementara disisi lain kemampuan RSUD sebagai BLUD menjadi badan percepatan perekonomian daerah melalui pelayanan jasa kesehatan,” imbuh Alumnus Uin Surabaya tersebut.

Loading...

Hotib menambahkan hal itu sudah sesuai dengan PP No 74 Tahun 2012, Perubahan atas PP No 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Kuangan Badan Layanan Umum. Perubahan status RSUD Bangkalan dari Rumah sakit Murni menjadi Badan Layanan Umum yang mengimplikasikan peningkatan kinerja dari rumah sakit pada umumnya.

“Tidak hanya sebagai pelayanan umum yang notabene nya adalah pengabdian, melainkan disisi lain pula berorintasi bisnis, dan tentunya profit. Untuk itu, maka peningkatan kualitas pelayanan menjadi indikator utama keberhasilan suatu BLUD disamping income dari jasa yang diberikan pada masyarakat,” terangnya.

Baca Juga  Pengusaha Rental Wajib Tahu, Dua Pria ini Spesial Gadai Mobil

Sebagai BLUD, Hotib menilai jika RSUD dapat memungut biaya pada masyarakat sebagai imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikannya sebagaimana bisnis pada umunya, karena kata Hotib semakin baik kualitas pelayanan maka semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen yang pasa hilirnya akan meningkatkan pendapatan BULD itu sendiri sebagai sarangkaian kewajiban Pemerintah Daerah dalam upaya memberikan service yang prima pada masyarakat.

“Imbalan yang diterima dari masyarakat selanjutnya dapat digunaian oleh pemerintah daerah setempat sebagai Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber Pensapatan BULD itu sendiri untuk tahun berikutnya maupun untuk pembiayaan program lintas SKPD sebagaimana yang tertyang pada pasal 62 Permendagri No 61 Tahun 2007,” tutupnya. (*)

Reporter: Eko

Loading...
Berita sebelumya7 Kilo Serbuk Putih Malaysia Gagal Beredar di Kota Surabaya
Berita berikutnyaRatusan Amunisi Aktif Ditemukan Warga di Surabaya Barat

Tinggalkan Balasan