Sejumlah pelajar demo terkait zonasi.

SURABAYA, (Kabarjawatimur.com)-Gedung Negara Grahadi pada, Rabu (2/6/2021) siang dipenuhi oleh sejumlah pelajar. Mereka membawa beberapa poster berisi tulisan yang menolak adanya sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam dunia pendidikan.

Mirza Akmal Putra Ketua Aliansi Pelajar Surabaya mengatakan, PPDB masih merugikan sejumlah pelajar di Indonesia, termasuk di kota Surabaya. Di tahun 2021, ini PPDB dengan sistem Zonasi memunculkan problematika lagi.

Diketahui, PPDB sudah 3 sampai 4 tahun teman-teman pelajar diseluruh Indonesia, tidak hanya di Surabaya saja, menerima akibat atas dasar kalimat pemerataan pendidikan.

“Kami tidak terima, kami menyerukan tahun 2021 liang lahat jalur zonasi,” kata Mirza saat ditemui, Rabu (2/6/2021).

Mirza menjelaskan, ada sejumlah hak yang semestinya diperoleh pelajar justru tidak diperoleh. Mengingat, sistem zonasi dalam PPDB mewajibkan peserta didik sesuai dengan kecamatan tempat tinggal masing-masing.

Selain itu, pembangunan sekolah negeri yang tak merata, dinilai juga menjadi permasalahan. Sehingga, membuat peserta didik menumpuk pada sekolah negeri tertentu.

“Teman-teman pelajar, terutama di Kota Surabaya, kita semua tahu di setiap kecamatan masih banyak yang belum ada sekolahnya, bahkan numpuk di 1 kecamatan. Ini menimbulkan efek yang besar, banyak anak-anak yang tidak lolos,” ujarnya.

Baca Juga  Dukung Pembangkitan UMKM, Pemprov Jatim Bersama OJK Regional 4 Jatim Gelar HUT ke 76

Mirza menyebutkan, pendidikan ribuan anak tersendat akibat adanya zonasi. Dengan begitu, ia mendesak pemerintah kota, provinsi, pusat, hingga Kementerian Pendidikan untuk segera mencabut regulasi yang ia anggap membelenggu langkah pelajar untuk mengenyam pendidikan yang layak.

Loading...

Dalam hitungan kasar saja, ada sekitar 3000an pelajar yang tidak bisa masuk negeri, tidak bisa sekolah. Kami menuntut pemerintah (kota, provinsi, dan pusat), harus melakukan intervensi, harus bertanggungjawab atas teman-teman yang tidak bisa sekolah. Kalau atas dalih pendidikan, seharusnya tidak usah zonasi-zonasi, gugurkan saja, kandaskan zonasi.

Mirza meminta pihak Pemkot Surabaya untuk segera turun tangan mencari solusi zonasi PPDB. Ia ingin, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, yakni Eri Cahyadi dan Armuji untuk merealisasikan janji kampanyenya.

“Untuk Pemkot Surabaya, Mas Eri dan Armuji, segeralah realisasikan janji njenengan untuk ulurkan tangan kalian kepada pelajar di Surabaya,” katanya.

Baca Juga  Bioskop Akan Dibuka, Satgas Covid-19 Pastikan Tetap Patuhi Prokes

Sementara, Ketua Komunitas Pemerhati Pendidikan Surabaya, Eko Notonugroho mengungkapkan jika perkataan dari Mirza. Oleh karena itu, ia menjembatani para pelajar dan komunitas yang memperjuangkan dunia pendidikan untuk para peserta didik yang mengaku kesulitan memperoleh sekolah.

Pemerhati Pendidikan Surabaya menjembatani adik-adik pelajar, khususnya warga Surabaya. Dalam laporan yang di terima, yang pertama seluruh orangtua tidak menerima ketidakadilan dalam 1 minggu ini, yang kedua tidak menerima informasi yang utuh atau masif.

“Padahal kan harus menerima keleluasaan informasi publik. Nah kita nggak dapat. Yang ketiga, kami juga memberikan pembelajaran kepada orangtua yang posisi anaknya seperti ini dan belajar dari hal ini, agar posisi kita tidak selalu disalahkan oleh pihak pemerintah,” katanya.

Lantas, mengapa ia menyebut pemerintah justru menyalahkan walimurid dalam memperjuangkan hak-hak buah hati mereka?

“Misalnya, mereka menyangkal tidak membaca dan mencari informasi, nah ini misalnya di laman Instagram Dindik Provinsi Jatim, hanya 1 saja. Masyarakat kan luas ya, sedangkan informasinya kan sedikit,” tutupnya.(*)

Reporter : Eko

Loading...
Berita sebelumyaDinsos Gandeng PRKP dan Disdik
Berita berikutnyaTertabrak KA di Surabaya, Perempuan Tanpa Identitas Meninggal

Tinggalkan Balasan