Suratnya Diplintir, Sekertaris Ditjen BKD: Baca Surat Jangan Sepotong-sepotong!

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi.

JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen BKD) telah menerbit surat bernomor 510/53/48/Keuda.

Surat yang ditanda tangani sekertaris Ditjen BKD, Komedi tersebut diterbitkan untuk menjawab keraguan pejabat Pemkab Jember untuk melakukan pencairan anggaran jelang tutup tahun anggaran. Bupati Faida telah menugaskan Kepala BPKAD Yuliana untuk konsultasi pada Kemendagri.

”Hari ini (Senin,21/12/2020) kepala BPKAD kita ada di Kemendagri membawa konsultasi tertulis surat bupati untuk mendapatkan arahan tertulis karena kita tinggal dua hari lagi (waktu pencairan anggaran,” kata Faida saat itu.

Namun surat tersebut banyak diplintir dan ditafsirkan berbeda oleh banyak pihak. Bahkan ada penafsiran reposisi 366 pejabat sesuai KSOTK 2016 yang dilakukan Plt Bupati Muqit Arief tidak mempunyai landasan hukum. Padahal pengembalian jabatan itu dilakukan atas rekomendasi Kemendagri.

Banyaknya penafsiran menimbulkan kegaduhan baru di masyarakat.

Mencari fakta sebenarnya atas surat tersebut Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi kemudian menelpon langsung Sekretaris Ditjen Keuda Komedi, Rabu siang, (23/12/2020).

Loading...

Kepada Itqon, Komedi menjelaskan isi surat itu. Komedi menjelaskan surat tersebut untuk menjelaskan langkah-langkah yang bisa diambil Plt Bupati jika ada kekosongan jabatan di Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

“Jadi pak Komedi juga menjelaskan, isi surat tersebut hanya menjelaskan jika terjadi kekosongan dalam jabatan BPKAD, maka bupati diminta segera mengangkat Plt. Tetapi jika tidak terjadi kekosongan maka surat tersebut bisa diabaikan,” katanya.

Artinya menurut Komedi, Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala BPKAD tidak perlu ragu untuk melakukan pencairan anggaran.

Komedi minta agar isi surat tidak dibaca dan dipahami sepotong-sepotong dan tekstual. Apalagi bobot surat masih lebih rendah dibanding surat Perintah Hasil Riksus Kemendagri.

Dirjen BKD menegaskan juga agar surat itu tidak dikaitkan langsung dengan persoalan KSOTK di Pemkab Jember yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh Wabup Kyai Muqit ketika menjabat Plt Bupati Jember.

“Sekali lagi pak Setjen mengatakan kalau tidak ada kekosongan jabatan kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah ya tidak ada masalah. Kepala BPKAD Jember kan ada (definitif) ya tidak ada masalah,” pungkas Itqon.

Reporter: Rio

Loading...

Tinggalkan Balasan