Ketua Komite Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Banyuwangi, Ali Firdaus. (Istimewa)

BANYUWANGI, (Kabarjawatimur.com) – Soal pungutan untuk honor guru ngaji dan pembelian tanah, langsung direspon Ketua Komite Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Banyuwangi, Ali Firdaus. Menurutnya, pungutan minimal Rp 500 ribu per siswa atau wali murid tersebut adalah infaq yang sah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah.

Meskipun dia mengakui bahwa pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan Kepala MIN 1 Banyuwangi, Sumarman S Ag, Komite dan koordinator kelas. Atau musyawarah pengambilan keputusan besaran pungutan tidak dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen wali murid.

“Musyawarah kita lakukan 2 kali, pertama dengan melibatkan seluruh wali murid, musyawarah kedua dengan koordinator kelas,” dalihnya, Kamis (15/7/2021).

Ali Firdaus juga ngotot bahwa pungutan untuk honor guru ngaji bisa dibebankan kepada siswa atau wali murid. Dasar hukum yang dia gunakan lagi-lagi adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah.

Padahal, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2021, honor untuk tenaga guru ngaji, masuk dalam Komponen Penggunaan Dana BOS untuk kegiatan Ekstra Kurikuler. Alias bukan untuk dibebankan pada siswa atau wali murid, karena sudah menjadi salah satu alokasi dana BOS.

Dan pada Diktum Kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2021, ditegaskan bahwa petunjuk teknis ini merupakan pedoman bagi tim Pengelola Bantuan Operasional pada Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan Raudlatul Athfal dan Madrasah dalam pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021.

Baca Juga  Pemkab Gresik Hadiahi Ambulans Pasca Meninggalnya Warga Binaan

Dengan kata lain, jika setiap Madrasah, termasuk MIN 1 Banyuwangi, wajib patuh dan taat pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2021.

Terkait pungutan biaya untuk pembelian tanah, Ketua Komite MIN 1 Banyuwangi, pun tetap bersikukuh bahwa hal tersebut sah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah. Meskipun dalam peraturan menteri tersebut sama sekali tidak menyinggung terkait prosedur maupun kewenangan komite untuk melakukan pengadaan tahan atau investasi lahan disekolah negeri atau sekolah milik pemerintah.

Loading...

Dan mengacu Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, ditegaskan bahwa Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

Sekedar diketahui, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, merupakan salah satu konsideran dari Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah. Dengan kata lain, Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah, yang menjadi pegangan Ketua Komite MIN 1 Banyuwangi, diterbitkan sesuai dengan isi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Baca Juga  Kemenkumham Raih 2 Penghargaan Keuangan dari Kemenkeu

Namun sekali lagi Ali Firdaus tetap merasa bahwa kebijakan pungutan untuk pembelian lahan yang dibebankan kepada siswa atau wali murid sudah sesuai prosedur dan aturan. Karena sepengetahuan dia, banyak Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Kabupaten Banyuwangi, yang melakukan kebijakan yang sama. Yakni memungut biaya kepada siswa atau wali murid untuk keperluan pembelian lahan atau investasi tanah.

“Intinya shodaqoh, tidak boleh ada tuntutan. Kesepakatan kita secara teknis demikian, semua wali murid kita undang,” kelakar Ali Firdaus.

Sementara itu, sejumlah wali murid MIN 1 Banyuwangi, membantah jika diajak musyawarah terkait pungutan untuk pembelian tanah. Yang mereka tahu, pihak MIN 1 Banyuwangi, hanya pernah menyampaikan wacana tersebut. Selanjutnya, diam-diam Kepala MIN 1 Banyuwangi, Sumarman S Ag dan Komite MIN 1 Banyuwangi, menggelar musyawarah dengan kordinator kelas. Selanjutnya, koordinator kelas menyampaikan kepada wali murid lain bahwa telah disepakati adanya pungutan untuk pembelian tanah.

“Kita baru tahu kalau ada musyawarah itu ya setelah koordinator kelas menyampaikan ke kita tentang hasil musyawarah, bahwa ada pungutan,” ucap I, salah satu wali murid MIN 1 Banyuwangi.

Harusnya, lanjut I, jika pihak sekolah benar-benar beriktikad baik untuk bermusyawarah bisa dilakukan dengan cara yang prosedural. Yakni, sebelum mengambil keputusan pungutan pembalian lahan, koordinator kelas diarahkan untuk musyawarah dengan wali murid di masing-masing kelas. Dengan begitu, kehadiran koordinator kelas dalam musyawarah bersama Kepala Madrasan dan Komite, bisa benar-benar membawa aspirasi wali murid.

“Sebagai wali murid, kita sangat mendukung seluruh kebijakan sekolah yang sesuai prosedur dan aturan,” imbuhnya. (*)

Reporter: Rochman

Loading...
Berita sebelumyaKolaborasi Vaksinasi Bareng HMI dan SEMMI, Kapolri Optimis Herd Immunity Terbentuk di Agustus-September
Berita berikutnyaAktivis Banyuwangi Sayangkan Jika Ada Pembubaran Warung selama PPKM Darurat

1 KOMENTAR

  1. Ketika alokasi dana BOS tidak cukup untuk mengcover kegiatan di sekolah yg jelas bisa dibebankan pada peserta didik tapi S&K berlaku.

Tinggalkan Balasan