Tumpukan bahan proyek

BANYUWANGI, (Kabarjawatimur.com) – Kepala Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Banyuwangi, Jawa Timur, Danang Hartanto, ST, angkat bicara terkait kebijakan proyek pabrikasi dimasa pandemi Covid-19. Menurutnya, kebijakan tersebut diambil demi mengedepankan mutu dan kualitas hasil pekerjaan.

“Kan (untuk masyarakat) sudah ada BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari pusat,” katanya kepada wartawan, Kamis (29/7/2021).

Baca Juga:Bupati Banyuwangi Diminta Evaluasi Kebijakan Proyek Pabrikasi Dimasa Pandemi

Dia juga menjelaskan bahwa seluruh pekerjaan ditahun 2021, adalah hasil perencanaan tahun sebelumnya. Dimana proses pengerjaan telah disesuaikan dengan proses penganggaran.

“Kita mengedepankan mutu dan kwalitas pekerjaan, pabrikan pun kita lokal Banyuwangi, dan semua karyawan adalah penduduk Banyuwangi,” tegasnya.

Kebijakan proyek dengan bahan pabrikan, lanjutnya, merupakan salah satu upaya mendorong pembangunan yang lebih baik di Bumi Blambangan.

Seperti diketahui, Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Banyuwangi, disebut-sebut sebagai penyumbang terbesar keberadaan proyek pabrikasi. Kebijakan tersebut dianggap kurang relevan dengan program Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Pakde Sugirah.

Baca Juga  Mantan Plt. Kepala BPBD Jember: Bupati dan Forkompimda Terima Honor Covid-19

Baca Juga:Kebijakan Proyek Pabrikasi Dikritik DPRD Banyuwangi

Termasuk program Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Timur, yang mendorong pemerataan serta tumbuh kembang perekonomian masyarakat dimasa pandemi.

Loading...

Seperti kita tahu, proyek yang dikerjakan dengan cara konvensional akan lebih banyak membawa manfaat untuk masyarakat. Dalam satu proyek, bisa menampung hingga 25 orang tenaga kerja. Mereka bisa ikut bekerja sebagai kuli, tukang dan lainnya. Dengan kata lain, keberadaan proyek konvensional bisa memberi dampak perekonomian pada masyarakat ditengah pandemi.

Sedang proyek dengan bahan pabrikan, sangat minim serapan tenaga kerja. Antara 5-10 orang pekerja.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, Arief Setiawan mengakui bahwa pihaknya juga menerbitkan proyek pabrikasi. Namun jumlahnya cukup minim. Dilakukan lantaran mendorong efisiensi dan optimalisasi kualitas hasil pekerjaan.

“Itu pun kami terapkan hanya untuk jenis-jenis pekerjaan yang sering membuat rekanan mengalami kesulitan,” katanya.

Baca Juga  Forkopimda Banyuwangi Tinjau Vaksinasi di Sekolah dan Pesantren

Dikonfirmasi terpisah, salah satu rekanan proyek pemerintah, Zamroni, membenarkan bahwa proyek dengan bahan pabrikan kurang bisa menampung tenaga kerja. Dia mencontohkan, proyek yang dikerjakan dengan cara konvensional bisa menjadi lapangan kerja bagi 20-25 orang.

“Seperti proyek saluran drainase, jika dikerjakan secara konvensional, jumlah pekerja bisa 20-25 orang. Dan jika dikerjakan dengan bahan pabrikan, biasanya hanya sekitar 4 orang saja, terdiri dari 3 orang kuli dan 1 orang tukang. Sopir alat berat itu dari karyawan perusahaan produsen material,” jelasnya.

Untuk itu, pria yang juga Ketua MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi, ini berharap Bupati Ipuk dan Wakil Bupati Pakde Sugirah, bisa melakukan evaluasi terhadap kebijakan proyek pabrikasi yang dilakukan sejumlah dinas. Demi tumbuh kembang perekonomian Wong Cilik ditengah pandemi Covid-19.

“Tujuan program pembangunan salah satunya kan menciptakan pemerataan ekonomi masyarakat. Apalagi dimasa pandemi ini,” cetusnya. (*)

Reporter: Rochman

Loading...
Berita sebelumyaGandeng Muhammadiyah, Kapolri: Sangat Membantu Percepatan Vaksinasi
Berita berikutnyaPengemudi Ojol Higga Penggali Kubur Antusias Terima Bantuan KUMHAM

Tinggalkan Balasan