Soal Pelanggaran HAM, Aliansi Banyuwangi Cekatan Dipanggil Polisi

56
Koordinator Aliansi Umat Beragama Kabupaten Banyuwangi, Halili Abdul Ghani, S Ag (tengah) usai audiensi di Mapolresta Banyuwangi. (FOTO:Rochman/Kabarjawatimur.com)

BANYUWANGI, (Kabarjawatimur.com) – Soal dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) program air bersih Rowo Rejo-Pulau Merah, Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran.

Melalui Unit Tipidkor, Polisi Banyuwangi menindak lanjuti laporan dari Aliansi Banyuwangi Cekatan (ABC), selaku pelapor.

“Ya, hari ini kita diundang Polresta Banyuwangi, untuk dimintai klarifikasi,” ucap Halili Abdul Ghany, juru bicara koordinator ABC, Jumat (5/11/2021).

Kepada penyidik, lanjutnya, dijabarkan kronologi sekaligus para pihak yang disinyalir terlibat dalam perjalanan program air bersih di Desa Sumberagung. Baik program air bersih Rowo Rejo-Pulau Merah, maupun program air bersih sebelumnya. Yakni di lingkungan Pancer.

Dimana program air bersih Pancer, telah dibatalkan lantaran muncul penolakan dari sekelompok masyarakat. Begitu pula dengan program air bersih Rowo Rejo-Pulau Merah, juga harus terhenti karena ditolak oleh kalangan warga yang disinyalir sama. Yakni dari masyarakat lingkungan Pancer.

Sementara itu, Kades Sumberagung, Vivin Agustin, Kadus Pancer, Desa Sumberagung, Fitriyati, beserta jajaran Forpimka Pesanggaran, dikabarkan lebih condong terhadap kelompok masyarakat yang melakukan penolakan terhadap program air bersih.

Baca Juga  Apes, Hendak Kirim Motor ke Madura Dibekuk Polisi

Termasuk dalam pelaksanaan program air bersih Rowo Rejo-Pulau Merah. Meskipun massa yang menolak adalah warga lingkungan Pancer, alias bukan warga Rowo Rejo atau pun Pulau Merah.

“Jika Kades dan Camat memfasilitasi sekelompok warga yang menolak program air bersih, ini harus dipertanyakan!,” jelasnya.

Loading...

Menurut Halili, air bersih merupakan hak dasar setiap individu. Hak Asasi Manusia setiap warga sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sementara, salah satu tugas wajib pejabat pemerintahan adalah memegang teguh, mengamalkan dan melaksanakan UUD 1945.

“Maka patut diduga terdapat pelanggaran HAM dalam polemik ini,” ungkap Halili.

Kepada kepolisian, Ketua LSM Perintis ini juga menyampaikan adanya indikasi provokasi memicu gerakan penolakan. Karena didapati oknum berinisial ZA, asal Desa Ringintelu, Kecamatan Bangorejo, yang sering terlihat berada dalam rombongan massa tolak program air bersih.

Baca Juga  Wujudkan Sinergi Pemerintah dan Pelaku Usaha Penuhi Kebutuhan Migor Curah Rp 14 Ribu Agar Tepat Sasaran

“Untuk itu, demi terpenuhinya penghidupan yang layak dengan ketersediaan air bersih untuk masyarakat di Pancer, Rowo Rejo dan Pulau Merah, kami berharap kepolisian bisa segera memanggil para pihak terkait,” cetusnya.

Sebelumnya, berdasarkan hasil uji ilmiah laboratorium yang dilakukan oleh BPBD Banyuwangi, ditemukan fakta bahwa kualitas air sumur yang digunakan warga Roworejo, Pulau Merah, maupun Pancer untuk keperluan sehari-hari memiliki kualitas jelek. Air berwarna keruh, rasanya asin dan lainnya. Alias tidak layak untuk dikonsumsi.

Namun sayang, harapan warga untuk memperoleh air bersih secara permanen melalui pengeboran sumur air bersih digagalkan sejumlah oknum mulai dari provokator dan pejabat pemerintahan setempat dengan dalih adanya penolakan dari sebagian warga. (*)

Reporter: Rochman

 

Loading...
Artikulli paraprakBerikut Timbangan Elektrik, Kuli Bangunan Dibekuk Polisi
Artikulli tjetërKetua Ingkar Janji PPP Jember Pecah, 24 PAC Dirikan Forkompac

Tinggalkan Balasan