BANGKALAN, (Kabarjawatimur.com)- Pengelolaan keuangan dilingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dituding sangat buruk oleh sekelompok massa yang menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jawa Timur, Selasa 5 Oktober 2021.

Pendemo dari Gerakan Loyalis Perubahan (Gelora) Jatim menuding pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim sangat amburadul dan tidak jelas peruntukannya. Selain itu penggunaan dana hibah banyak yang tidak dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban atau SPJ. Sebut saja pada tahun 2019, anggaran dana hibah senilai Rp 2,9 triliun tanpa SPJ, sedangkan tahun 2020 sebesar Rp 1.6 triliun.

“Ini menjadi catatan buruk bagi tatakelola keuangan daerah Jawa timur, dan berdasarkan hasil pengkajian kami, ini ada faktor kesengajaan dan pembiaran,” ungkap Ahmad Annur koordinator aksi.

Menurut Ahmad pengelolaan dana hibah tidak jelas sehingga perlu dikaji lebih dalam oleh pemangku kebijakan. Pendemo mengungkapkan temuan di beberapa daerah yang menjadi basis pemenangan Khofifah-Email saat Pilkada 2018 lalu. “Daerah yang paling banyak kucuran dana hibahnya rata-rata bermasalah,” katanya.

Baca Juga  Dicurhati Minim Internet, Ra Ibong Dorong Pemerintah Bangun Infrastruktur TIK di Madrasah

Selain itu, dana hibah Jawa timur ada indikasi diperjual belikan oleh oknom pejabat Pemprov, baik itu eksekutif maupun legislatif. Mereka, (oknom pejabat Pemprov) ini menjadi bandar yang banyak melakukan transaksi jual beli hibah dengan fee proyek sampai 30%.

Untuk itu, mereka menuntut Gubernur Jawa Timur untuk memperbaiki tatakelola dana hibah Jawa timur, baik dana hibah tahun anggaran 2019 sebesar 2.9 Triliun yang tanpa SPJ dan 2020 1.6 Triliun harus segera ditindak lanjuti,” tegasnya.

Loading...

Selain itu, mereka juga meminta kepada Gubernur agar mempublikasikan data penerima hibah Jawa timur secara transparan dan akuntabel.

“Kedatangan kami ke kantor Gubernur Jawa timur ini sebenarnya adalah bentuk warning dari kita kepada pejabat Pemprov agar tidak main-main dengan uang negara dan tidak main-main dengan jabatannya,” kata Ahmad menegaskan.

Tidak hanya itu, selain menelisik perihal carut marutmya dana hibah yang tidak ter SPJ kan, masa aksi juga melakukan tasyakuran dengan menyambelih kambing di depan kantor Gubernur Jawa timur.

Baca Juga  Ormas dan LSM Harus Mengawal Pembangunan di Kabupaten Jember

“Penyembelihan kambing ini sebagai wujud syukur kami karena 2020 ini banyak uang negara khususnya dana hibah yang terselamatkan dari perampok anggaran. Ada sebesar 40 miliar yang masuk ke daerah Lamongan dana hibah yg berhasil ditemukan dan harus dikembalikan ke kas daerah, itu artinya uang negara sebesar 40 miliar terselamatkan dan ini patut kita syukuri,” ungkapnya.

“Semoga dana hibah yang diduga menjadi Bancakan atau bagi bagi kue balas jasa Pilgub 2018 oleh oknom-oknom tertentu yang masuk ke kabupaten/kota lainnya di Jawa timur nanti bisa terselamatkan juga oleh  APH, baik kepolisian, kejaksaan atau bahkan KPK. Karena ini tugas kita bersama mengawal dan mengawasi uang Negara. Kami juga berdoa semoga dana hibah dalam dua tahun terakhir (2019-2020) sebesar 4,5 Triluan tanpa SPJ ini segera terselesaikan, baik secara hukum atau administrasi nya,” pungkasnya. (*)

Reporter: Rusdi

 

Loading...
Berita sebelumyaCetak Taruna Petembak Predikat Istimewa, 24 Pelatih Terima Apresiasi Gubernur AAL
Berita berikutnyaJambret Jalan Tunjungan Dibekuk, Mencoba Kabur Dihadiahi Tembakan

Tinggalkan Balasan