Sistem Zonasi PPDB SMP di Jember Dikeluhkan Wali Calon Siswa

123

JEMBER, (Kabarjatim.id)-
Sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem baru sesuai Permendikbud No 51 Tahun 2018 yang mempertimbangkan jarak dari tempat tinggal ke sekolah (zonasi) membuat orang tua calon siswa di Jember mengeluh.

Sistem zonasi dianggap masih belum tepat diterapkan saat ini karena tidak meratanya kualitas SDM guru dan sarana prasarana yang baik dari sekolah yang ada.

Seperti yang dituturkan oleh Oryza Wirawan, orang tua calon siswa baru karena ragu akan sistem zonasi tersebut, terpaksa harus mencari alternatif sekolah swasta. Meskipun dengan pertimbangan biaya pendidikan yang agak mahal dari SMP Negeri.

“Saya khawatir anak saya malah tidak dapat sekolah karena zonasi ini. Padahal rata-rata nilainya 8 semua. Rumah saya di Taman Gading, dengan sistem baru ini, mau ke SMP 1 atau 2 terkendala jarak. Akhirnya ya ke SMP 11. Karena dekat rumah,” katanya.

Oryza juga mempertimbangkan akan menyekolahkan anaknya ke SMP swasta. “Alternatif aman mungkin ke SMP swasta. Lah bagaimana lagi, pilihan hanya satu sekolah.

Meskipun ada gelombang kedua pendaftaran. Tetapi zonasi tidak mendukung. Tapi resiko, jelas biaya pendidikan mahal di swasta,” ujarnya kecewa.

Baca Juga  Suparmin Ajak Warga Banyuwangi Waspada Isu Tak Jelas

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaedi, juga menyoroti penerapan sistem zonasi agar sesuai harapan dari Permendikbud tersebut.

Pemerintah daerah disebut Ayub tidak mempertimbangkan baik apakah sistem ini sudah disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Jember.

“Sehingga, siswa yang memiliki prestasi menonjol namun berasal dari daerah pinggiran dan berjuang untuk bisa mendapat pendidikan yang layak di sekolah favorit dengan dukungan belajar yang baik, maka harapannya harus pupus,” kata Ayub saat dikonfirmasi sejumlah media, Selasa (18/6/2019).

Loading...

Terkait sistem zonasi tersebut, menurut Ayub, untuk di kota-kota besar memang sudah merata terkait SDM yakni pengajar, ataupun juga sarana prasarana pendukung untuk kegiatan belajar mengajarnya.

“Oke di Surabaya, di Jakarta sudah merata, itu (SDM dan sarana prasarana sekolah) SMPnya. Lah di Jember ini masih banyak persoalan. Sehingga membuat susah orang tuanya, bahkan juga anaknya,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut legislator dari PKB ini, terkait nilai hasil ujian nasional siswa yang berprestasi, saat ini bukan menjadi patokan utama. Sehingga Permendikbud tersebut, menurut Ayub, dinilai tidak menghormati perjuangan anak didik pada saat mengikuti Ujian Nasional.

Baca Juga  Selain Barbershop, Pria ini Juga Punya Kerja Sampingan

“Kenapa? Karena anak-anak didik itu, sudah berjuang dengan mengikuti les tambahan ataupun latihan dan pelatihan dengan harapan nilai tinggi,” ungkapnya.

“Tetapi karena sistem zonasi, maka si anak didik ini terancam tidak bisa masuk ke sekolah yang dicita-citakan, karena jarak tempat tinggal dan sekolahnya terlalu jauh. Karena nilai hanya menjadi pendukung 5 persen untuk menjadi pertimbangan,” ungkapnya.

Ayub pun menyarankan, terkait sistem zonasi baiknya dipertimbangkan terkait penerapannya.

“Yakni menjadi pertimbangan 50 persen : 50 persen. Artinya, anak-anak yang sekolah itu bisa masuk di sekolah (dengan pertimbangan jarak), tetapi juga didukung nilainya.

Nah kalau seperti sekarang, terus apa gunanya berjuang untuk ikut Unas dan masih les. Ini mereka berjuang loh,” tegasnya.

Sehingga Ayub berharap, terkait penerapan Permendikbud tersebut untuk ditinjau kembali. (Rio)

Teks foto : Penerimaan siswa baru di SMP 1 Ajung, Jember.

Editor : Budi

Loading...
Artikulli paraprakPengendara Scoopy Tewas Jadi Korban Tabrak Lari di Banyuwangi
Artikulli tjetërKapolda Jatim ingin Libatkan Buruh dan Mahasiswa dalam HUT Bhayangkara

Tinggalkan Balasan