Bagus Joko W, Ketua pengelola destinasi De Djawatan, di Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Banyuwangi (FOTO:istimewa)

BANYUWANGI, (Kabarjawatimur.com) –  Bagus Joko W, Ketua pengelola destinasi De Djawatan, di Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Banyuwangi, sepertinya memang kebal hukum. Setelah sempat nantang untuk dipolisikan, kini Staf Pelaksana Perhutani KPH Banyuwangi Selatan tersebut dikabarkan akan melaporkan wartawan.

Khususnya awak media yang pernah memberitakan tentang pembuatan sumur bor untuk pemanfaatan air tanah di destinasi De Djawatan. Rencananya, dari kabar yang beredar, Bagus akan melaporkan mereka atas dugaan UU ITE.

Seperti diketahui, pengusahaan air tanah melalui sumur bor di destinasi De Djawatan, diduga tidak mengantongi izin. Dan disinyalir dilakukan tanpa sepengetahuan si empunya tanah De Djawatan, yakni Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Tak berhenti disitu, di area De Djawatan, yang berada dibawah naungan Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, kini juga dibuat kolam renang dengan bangunan permanen. Sebuah aktivitas yang biasanya terlarang dilakukan diseluruh wilayah BUMN Perhutani.

Baca Juga  DPRD Banyuwangi Minta Insentif 'Nakes' Ditambah

Ketika dikonfirmasi wartawan, Bagus membantah jika dia hendak melaporkan para wartawan atas dugaan UU ITE.

“Itu sangat tidak benar,” katanya.

Tapi Bagus mengakui jika dia pernah menyampaikan kepada Puji, salah satu jurnalis putra daerah Cluring, bahwa tantangannya untuk di polisikan hanyalah diskusi. Atau bukan untuk konsumsi pemberitaan. Meskipun komunikasi tersebut dia lakukan saat wartawan sedang melakukan wawancara pendalaman.

Loading...

Sementara itu, dari penelusuran awak media. Pernyataan Bagus kepada awak media terkait dugaan pemanfaatan air tanah, memang terkesan menantang. Yakni menantang untuk dilaporkan polisi. Diduga pernyataan tersebut terlontar lantaran Bagus sudah merasa kebal hukum lantaran memiliki bekingan.

“Dia bilang, ya kalau gitu yang di Djawatan laporkan polisi saja, enak kan?. Lalu saya jawab, boleh, kita pelajari dulu kalau begitu, lalu Bagus menjawab, Oyi,” ungkap awak media yang menerima tantangan dari Bagus.

Baca Juga  Pemkot Surabaya Berikan Bansos Senilai Rp 3 Miliar untuk MBR

Tentang pemanfaatan air tanah melalui sumur bor di destinasi De Djawatan, Desa Benculuk, Perhutani KPH Banyuwangi Selatan juga mendapat surat Somasi dari MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi. Diduga disitu terdapat pelanggaran hukum dan UUD 1945, penyalahgunaan jabatan, wewenang dan indikasi korupsi atas pajak air tanah untuk kegiatan usaha.

Termasuk dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah (PP) No 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kerhutanan Negara, dalam pengelolaan De Djawatan. Yang mana area Perhutani KPH Banyuwangi Selatan tersebut dikelola oleh sekelompok pegawai Perhutani KPH Banyuwangi Selatan sendiri dan diduga tanpa melibatkan masyarakat sekitar. Dimana masyarakat sekitar hanya menjadi pekerja harian.

Dan kejadian ini, disinyalir melibatkan atau dibiarkan saja oleh Waka ADM dan ADM Perhutani KPH Banyuwangi Selatan. (*)

Reporter: Rochman

Loading...
Berita sebelumyaYuk Nikmati Kuliner ‘Cilok Pelangi’ di Banyuwangi, Bikin Ngiler Lho!
Berita berikutnyaCegah Penyebaran Virus Corona, PKL Rogojampi Semprot Disinfektan Secara Mandiri

Tinggalkan Balasan