Sertifikat Terganjal, Ratusan Warga Morokrembangan Lurug Balai Besar Wilayah Sungai Brantas

50

SURABAYA (Kabarjawatimur.com)
Ratusan warga Morokrembangan nglurug Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas di Jalan Wiyung, Jumat (01/03/2019) siang. Mereka meminta penjelasan dari BBWS seperti yang diminta oleh kantor pertanahan jika lahan itu merupakan tanah negara bebas dan bisa diterbitkan sertifikat.

Warga kesal, karena BBWS tidak memberikan jawaban yang pasti sehingga BPN tidak bisa memproses. Meski lahan seluas 13, 2 hektar di wilayah RW 5 Morokrembangan merupakan tanah negara bebas, tetapi masih dalam pengawasan BBWS.

“Kami sudah kesal, sudah 9 kali hearing sejak tahun 2009, pihak BBWS tidak bisa memberikan jawaban. Percuma hearing, kalau BBWS tidak hadir. Makanya, warga ramai-ramai mendatangi BBWS,” ujar Sudarsono, Ketua RW 5 Morokrbangan, kemarin.

Di wilayah RW 5 ini ada sekitar 890 bidang yang hendak disertifikatkan dari tanah seluas 13, 2 hektar. Sudarsono sendiri mengaku sudah sejak tahun 2009 sudah berjuang agar tanah warga bisa disertifikatkan. Baru tahun 2017, ia kembali melanjutkan pengurusan surat yang kebetulan ada program pemkot bekerjasama dengan BPN melalui SMS (sertifikat massal swadaya). Itupun tidak mulus, karena lahan yang sudah ditempati puluhan tahun dibawah pengawasan BBWS.

Baca Juga  Hari Kedua POPDA Jatim XII 2022 Medali Kontingen Jember Terus Bertambah

Sampai akhirnya di tahun 2018, warga mendapatkan jawaban dari BBWS, bila tanah tersebut merupakan tanah negara bebas dan bisa disertifikatkan. Hanya saja, BBWS tidak mengeluarkan surat rekomendasi bahwa tanah itu bisa disertifikatkan.

Loading...

“Itu masalahnya, BBWS hanya bicara kalau itu tanah negara bebas. Tapi tidak ada surat yang mengatakan lahan itu bisa disertifikatkan. Sementara BPN menunggu surat itu, ” sambungnya.

Selama ini,  ada sekitar 170 berkas surat yang sudah masuk ke BPN. Tujuhpuluh diantaranya bahkan sudah dikeluarkan SPS (surat perintah setor) untuk masuk proses pengukuran. Dari 70 itu, 6 berkas sudah diproses dan masuk ke panitia A. Anehnya 6 berkas itu dipending, diduga berkas tidak komplit karena tidak ada rekomendasi BBWS, dan harus diulang mulai awal.

“Keinginan warga itu, yang dihentikan dikembalikan lagi, artinya diproses lagi. Alasannya dihentikan sementara sambil menunggu surat BBWS bila tanah itu boleh diterbitkan sertifikat,” sahutnya.

Lahan yang ditempati itu, menurutnya turun menurun dan sudah diperjualbelikan. Lantaran masuk tanah negara bebas, sehingga BPN juga sudah bisa memproses 170 berkas, termasuk yang 6 bidang.

Baca Juga  Kontingen PMI Bojonegoro Raih Lima Piala Tingkat Provinsi

Ratusan warga yang mendatangi Kantor BBWS dengan mengendarai bis dan lin itu, didampimgi Ketua DPRD Kota Surabaya Ir Armuji, Ketua Komisi A Herlina Harsono Njoto dan dua anggotanya Naniek Zulfiani dan Ghofar.

Sesampai di kantor BBWS, Ketua BBWS Syahroni tidak ada di tempat. Menurut pengakuan pegawai, jika kepala kantor masih di Jakarta. Rombongan pun hanya ditemui oleh bagian aset, yang tidak bisa memberikan keputusan.

“Dengan didatangi begini, harapan saya setiap diundang hearing datang. Ini Kepala Kantor BBWS tidak pernah hadir diundang, mangkir. Itu yang kami sesalkan. Kami sebagai wakil rakyat, selalu jadi jujugan untuk diminta memperjuangkan aspirasi mereka. Mudah-mudah, pertemuan tadi disampaikan ke kepala kantor, dan ada hasil,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Teks Foto: Warga didampingi Ketua DPRD Surabaya Ir Armuji mendatangi Kantor BBWS Brantas di Wiyung.

 

Reporter: Boy
Editor: Rizky Rahim

Loading...
Artikulli paraprakGranat Diduga Aktif dan Punya Daya Ledak Ditemukan di Surabaya
Artikulli tjetërMinim Jaringan Komunikasi, Klayar, Goa Gong akan Dapat Fasilitas Internet dari Pemkab

Tinggalkan Balasan