Petugas Satpol PP Banyuwangi saat melakukan penindakan pada baliho yang diduga ilegal. (FOTO:Rochman/Kabarjawatimur.com)

BANYUWANGI, (Kabarjawatimur.com) – Baliho-baliho yang diduga ilegal alias tanpa dilengkapi ijin di Kabupaten Banyuwangi mulai ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Seperti halnya terlihat di jalan raya Rogojampi, pada Rabu (15/9/2021) sore, Petugas Satpol PP pun membongkar baliho, reklame, dan banner yang kadaluwarsa. Mereka melakukan penindakan tersebut mulai pagi hari menjelang sore.

Dalam penertiban itu, tim dipimpin langsung oleh Kepala Bidang (Kabid) Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Banyuwangi, Adian Darmauli Sinaga.

Baca Juga:Baliho Puan Dibongkar, DPRD Banyuwangi Bakal Panggil Beberapa Pihak

Menurut Adian, sasaran penertiban kali ini yakni berada di wilayah Kecamatan Rogojampi adalah papan reklame komersial yang tidak berizin. Selain tidak memiliki izin, papan reklame ukuran 4 meter x 6 meter tersebut juga mengganggu ketertiban umum.

Baca Juga  Cerita Pelanggaran HAM dalam Program Air Bersih Pulau Merah Banyuwangi

Baca Juga:Besi Baliho Bergambar Puan Ternyata untuk Bangun Mushala

Loading...

Adian menegaskan, penertiban papan baliho, spanduk, dan banner merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh tim Satpol PP Banyuwangi. Penertiban yang dilakukan tersebut tak hanya sebatas penertiban papan baliho, spanduk, dan banner saja, tetapi juga yang tidak dilengkapi ijin.

“Jika ada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah juga akan langsung ditertibkan,” ucap Adian.

Sekedar diketahui, penertiban reklame tersebut tercantum pada Peraturan Daerah (Perda) Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, serta Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Baca Juga:Polisi Mulai Olah TKP Lokasi Bongkaran Besi Baliho yang Diduga Dijual Oknum Satpol PP

Baca Juga  JBS Tuntut Transparansi Anggaran Publikasi Media Pemkab Banyuwangi

Sementara itu, dikonfirmasi wartawan, Plt Kepala Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banyuwangi, Media Sugiarto mengimbau kepada masyarakat agar mematuhi aturan yang ada.

“Terkait pemasangan dan persoalan baliho, agar sebelum mendirikan atau menyelenggarakan pemasangan tentunya harus mendapatkan ijin penyelenggara dahulu,” jelas Medi.

“Kami bukan melarang tapi kami mengatur, ada keinginan Pemerintah terpenuhi dalam hal ini terkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keinginan dari penyelenggara reklame juga terpenuhi,” tambah Medi. (*)

Reporter: Rochman

Loading...
Berita sebelumyaAkademi Angkatan Laut Terima Bantuan Satu Unit Ambulance CSR Bank Mandiri
Berita berikutnyaMoeldoko Apresiasi Kinerja Forkopimda Kabupaten Sampang Dalam Penanganan Covid-19

Tinggalkan Balasan