Respon Kasus Kekerasan Seksual di Jawa Timur, Aktivis KAKS Gelar Diskusi

0
Beberapa narasumber dalam acara diskusi

SURABAYA (Kabarjawatimur.com) – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Anti Kekerasan Seksual (KAKS) bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), menggelar acara diskusi bersama, bertempat di Pasadena Coffee Dau Malang, Selasa (02/08/2022).

Diskusi yang mengambil tema ‘Moderasi Politisi Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren’ tersebut, diikuti oleh Aliansi Mahasiswa Perempuan Indonesia (Amanda), Asa Puan, Catalyst Institute, dan Sapta Cipta.

Sedangkan untuk pemateri menghadirkan tiga orang narasumber, diantaranya Titin founder Asa Puan, Zumrotin Nazia founder Sapta Cipta, dan Ustad Fattah Azzahri Pengurus Ponpes Tahfidz Bani Yusuf Merjosari Malang yang juga pernah berpengalaman di Ponpes Griya Tilawah Malang.

Selain merespon beberapa kasus pelecehan seksual yang terjadi dalam lingkungan sekolah maupun pondok pesantren (Ponpes) di wilayah Jawa Timur, dalam diskusi kali ini KAKS juga malakukan deklarasi pembentukan badan pengaduan kekerasan seksual.

Zumrotin Nazia, dalam penyampaian materinya mengatakan, dikutip dari data kasus seksual yang terjadi di Indonesia, hal tersebut sudah dianggap menjadi pandemi, mulai tahun 2021 kasus kekerasan terhadap perempuan terdapat 10.600 kasus dan laki-laki 1.600 kasus, korban terbanyak adalah perempuan.

“Selain lingkup ponpes, kami juga menyoroti kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Seharusnya mereka memberi pengetahuan terhadap mahasiswanya bukan malah melakukan tindak kekerasan seksual terhadap mahasiswanya,” Ungkapnya.

Baca Juga  Kurir Catering Dibekuk Polisi Diparkiran Motor

Nazia juga menyampaikan berdasarkan pengamatannya selama ini, pihak kampus pada umumnya selalu menutupi kasus kekerasan seksual yang terjadi karena untuk menjaga kredibilitas kampus tersebut.

Perguruan tinggi sebenarnya sudah mempunyai lembaga atau badan yang menjadi pelindung (pengaduan), namun realisasinya lembaga tersebut belum dimaksimalkan untuk menyelesaikan masalah.

“Kampus harusnya berpedoman pada Permendikbud Ristekdikti Tahun 2021 agar kampus mempunyai kemampuan untuk melindungi mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual” tambahnya.

Sementara itu, Ustad Fattah dalam kesempatan yang sama menceritakan pengalamannya selama 7 tahun belajar dan menjadi pengurus pondok pesantren, serta menuturkan beberapa konsep pencegahan terjadinya kekerasan seksual di lingkup ponpes.

Loading...

“Santri itu adalah pelajar yang polos, sangat penurut terhadap ustad atau kiyainya. Karena konsep dalam ponpes adalah ketaatan terhadap guru atau kyainya, terkadang hal itulah yang disalahgunakan oleh pengasuh untuk melakukan kekerasan seksual,” Terangnya.

Selanjutnya, Fattah memberikan beberapa saran untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya pelecehan seksual di lingkup Ponpes, diantaranya adalah menyesuaikan pengurus atau pengasuhnya, ponpes laki-laki diurus ustad dan sebalikya ponpes perempuan diurus oleh ustadzah.

Disisi lain, SDM pemimpin ponpes harus mempunyai ilmu yang benar dalam penerapan keilmuan di dalam agama Islam, dan pada proses penerimaan pengajar harus diseleksi betul-betul, termasuk psikologi dan kepribadiannya.

Baca Juga  Dewan Bolos Berjamaah, Bupati Hendy Konsultasi dengan Gubernur

“Di pesantren harusnya ada program tambahan yang membuat santri berkegiatan maksimal, dan juga perlu edukasi pendidikan seksual. Seperti diskusi hari ini sangat penting agar santri tahu apa yang mesti dilakukan ketika terjadi pelecehan seksual di lingkup ponpes” jelas Fattah.

Di materi terakhir, Titin memberikan penjelasan bahwa Koalisi Anti Kekerasan Seksual (KAKS) dibentuk guna membantu para santri dan santriwati agar memiliki keberanian melakukan laporan atau pengaduan apabila mengalami kekerasan secara seksual.

“Seperti kita ketahui di dalam pondok pesantren masih belum ada badan atau bagian yang dapat menerima segala bentuk pengaduan, sehingga para santri dan santriwati cenderung bingung untuk melaporkannya bagaimana dan seperti apa, disitulah fungsi KAKS untuk mengakomodir” pungkas Titin yang juga selaku ketua panitia kegiatan.

Untuk diketahui, Isi deklarasi yang dibacakan Anti Kekerasan Seksual (KAKS) adalah :

  1. Melawan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan terutama pondok pesantren.
  2. Melakukan sosialisasi, edukasi dan monitoring tentang kekerasan seksual di sekolah dan pondok pesantren.
  3. Mengkampanyekan slogan “santri support santri” sebagai bentuk pengawasan moderatif di lingkup pondok pesantren.
  4. Mengajak masyarakat Jawa Timur untuk mendukung tindak pencegahan kekerasan seksual sebagai urgensi kemanusiaan Jawa Timur.

Reporter : Pradah

Loading...
Artikulli paraprakPeran Guru dalam Membangun Karakter Siswa di Sekolah

Tinggalkan Balasan