Rekor Buruk Pemkab Jember, Hasil Audit BPK RI Disclaimer

151
Resume BPK RI

JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – Pemerintahan Bupati Faida selama 5 tahun terakhir selalu memunculkan rekor-rekor baru. Ironisnya rekor yang diraih bukan hal positif.

Rekor yang baru saja diperoleh oleh pemerintahan bupati perempuan pertama ini adalah hasil audit BPK RI terkait neraca Pemkab Jember. LHP BPK RI tersebut disampaikan dalam rapat daring (online) pimpinan DPRD Jember dengan BPK RI.

Dalam resume hasil pemeriksaan terhadap kepatuhan ketentuan perundang-undangan oleh BPK RI, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer) dengan nomor 79.A/LHP/XVIII.SBY/06/2020.

Untuk diketahui opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat ini adalah opini terburuk dari hasil pemeriksaan laporan keuangan.

Ketua DPRD Jember Itqon Sauqi mengatakan, penilaian atau opini disclaimer tersebut sangat mengejutkan. Pasalnya LHP BPK RI tahun lalu diharapkan menjadi pelecut Pemkab Jember agar memperbaiki kinerja pelaporan keuangan negara.

Baca Juga  Antisipasi Kenaikan Kasus Covid-19, Petrokimia Gresik Bangun 40 Ruang Isolasi

“Terus terang kami kaget. Kami DPRD berfikir bahwa hasil opini WDP (wajar dengan pengecualian) tahun lalu dapat menjadi pelecut semangat kinerja Pemkab Jember tata kelola keuangan negara,” kata Itqon.

Loading...

“Diluar dugaan saya yang ikut dalam rapat daring, Pemkab Jember malah TMP (Tidak Memberikan Penilaian) atau disclaimer,” sambungnya.

Opini TMP atau disclaimer itu sendiri masih menurut Itqon berarti auditor atau tim pemeriksaan tidak mendapatkan bukti-bukti pemeriksaan.

“Artinyaa tim pemeriksaan BPK tidak memperoleh bukti-bukti pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan negara. Atau terjadi Fraud penyimpangan pelaporan keuangan negara,” jelas legislator PKB ini.

Menyikapi LHP BPK tersebut, DPRD Jember akan segera melakukan rapat pimpinan agar melakukan konsultasi dengan perwakilan BPK Jawa Timur.

Baca Juga  Warga Kedung Anyar Surabaya Dipenjarakan Oleh Wanita 33 Tahun

“Karena ada beberapa hal yang menurut kami kurang komprehensif,” katanya.

“Kami tidak ingin hal seperti ini terjadi dikemudian hari. Kami ini setiap rupiah uang negara harus dilaporkan sesuai dengan standar pelaporan keuangan negara,” pungkas Itqon.

Untuk diketahui predikat atau opini TMP yang diperoleh Pemkab Jember adalah terburuk dari semua opini atas laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Opini terbaik adalah WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian, berikutnya adalah WTP atau wajar dengan pengecualian.

Berikutnya TMP atau tidak menyatakan pendapat adalah kasta terendah dari LHP BPK RI. (*)

Reporter: Rio

Loading...

Tinggalkan Balasan