Para sopir dump truck saat berkumpul di depan Kantor Bupati Banyuwangi. (istimewa)

BANYUWANGI, (Kabarjawatimur.com) – Ratusan sopir dump truk melakukan unjuk rasa dan mengepung Kantor Bupati Banyuwangi. Ada apa ya?. Diketahui, para sopir truk yang tergabung dalam Asosiasi Armada Material Banyuwangi (AMBI), yang biasanya mengangkut pasir itu, menuntut adanya keseragaman aturan mengenai batas tinggi muatan truk.

Sebab, akibat muatan material secara berlebihan membuat jalanan tidak lagi mampu menahan beban kendaraan. Sehingga menjadi ambles, berlubang, dan rusak sana sini. Khususnya di wilayah yang memiliki area tambang galian C.

“Pandangan kami sangat sederhana, kurangi jumlah muatan secara menyeluruh di seluruh wilayah hukum Kabupaten Banyuwangi,” jelas Korlap Aksi, Gus Ridwan, saat membacakan surat kepada Bupati Banyuwangi, Senin (20/9/2021).

Pihaknya menolak keras penertiban secara kedaerahan, karena itu bisa menyebabkan para sopir dump truk dan para pengusaha angkutan material mengalami kerugian yang sangat besar.

Baca Juga:Jalan Rusak Akibat Material Tambang, Bos Galian C ‘Urunan’

Mereka hanya meminta semua proyek infrastruktur pemerintah wajib menggunakan dimensi standar yang diizinkan oleh undang-undang.

“Tertibkan dimensi bak kendaraan armada material se Kabupaten Banyuwangi, perintahkan para bawahan Ibu (Bupati Banyuwangi). Maka jalan akan lebih awet dan tahan lama, APBD akan hemat bisa dialihkan untuk kemanfaatan lainnya,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar para kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah, serta perusahaan mitra kerja pemerintah, supaya tidak memaksa mereka melakukan pelanggaran.

“Karena tekanan, merekalah yang hanya menerima kendaraan yang overload dan over dimensi, adalah penyebab utama semua persoalan kerusakan di jalan, mahalnya perawatan kendaraan, dan konflik horizontal masyarakat sekitar wilayah galian C,” ungkapnya.

Baca Juga  Sungai Kalimas Memakan Korban, Bocah Tenggelam Ditemukan Meninggal

Untuk itu pihaknya memohon kepada Bupati Banyuwangi agar menyampaikan kepada aparat penegak hukum untuk tidak segan-segan menindak armada yang melebihi kapasitas standar.

Agus menyebut, apa yang pihaknya lakukan hari ini adalah cara mewujudkan cita-cita pembangunan. Mereka berharap bisa mendapatkan atensi dari Pemkab Banyuwangi.

“Besar harapan kami upaya ini mendapat sambutan baik, kami meyakini dukungan pemerintah melalui penerapan penegakan hukum yang benar dan adil, khususnya dalam persoalan ini pasti akan berdampak pada terwujudnya atmosfir bisnis material yang sehat dan baik secara berkesinambungan,” lugasnya.

Loading...

Aksi mereka akhirnya mendapat tanggapan pihak Pemkab Banyuwangi. Perwakilan mereka diterima Plt Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, Dwi Yanto, dan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan, dan Permukiman (DPU CKPP) Banyuwangi, Danang Hartanto, serta perwakilan pejabat terkait di ruang mediasi.

Pemkab Banyuwangi Siapkan Perda Mengatur Muatan Material

Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Perhubungan (Dishub) buka suara atas tuntutan ratusan sopir dump truk. Menanggapi aspirasi mereka, Plt Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, Dwi Yanto mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan Perda (Peraturan Daerah) yang mengatur perihal kapasitas muatan dump truk galian C.

“Tanggapan saya sangat positif, teman-teman AAMBI itu ingin ada normalisasi, untuk bisa normalisasi harus ada peraturan yang memperkuat yakni Peraturan Bupati (Perbup). Alhamdulilah drafnya sudah selesai, di tingkat Pemkab sudah kami naikkan,” kata Dwi usai mediasi bersama perwakilan supir.

Baca Juga  Menteri Kelautan dan Perikanan RI Kunjungi Pulau Lumpur Sidoarjo, Siapkan Anggaran Untuk Mengelolanya

Dwi melanjutkan, ketika draf Perda yang mengatur muatan material sudah selesai dibahas di bagian hukum Pemda, pihaknya sendiri yang akan mengawal ke provinsi agar ada percepatan.

“Perbup sudah dibahas di tingkat bagian hukum Pemda, tinggal verifikasi, kemudian dikirim ke provinsi, untuk meminta persetujuan gubernur,” katanya.

Menurutnya, jika dalam waktu 15 hari tidak ada tanggapan dari provinsi, maka secara aturan sah untuk ditandatangani. Dalam artian, Perda yang diajukan dianggap sudah disetujui.

“Disetujui ataupun tidak disetujui, secara aturan sah untuk ditandatangani. Makanya, tadi saya yang akan menjamin untuk segera ditandatangani Perbup,” ucapnya.

Selanjutnya, kata Dwi, setelah Perbup ini selesai, aturan batas muatan material juga akan direalisasikan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes).

“Misal ada salah satu pasal peraturan desa berbunyi, truk yang bisa masuk di desa ini adalah dump truk ukurannya 5,6 kubik, maka di luar itu tidak bisa masuk,” ungkapnya.

Pihaknya juga akan menyiapkan draf Perdes yang mengatur aturan yang sama. Dalam pembentukan Perdes ini dituangkan bersama-sama antara operator, pengguna jasa, pemilik tambang dan pemerintah desa.

“Nanti Pemdes bisa memasang portal, memasang sanksi, berapa sanksinya jika melanggar, nanti dituangkan bersama-sama,” pungkasnya. (*)

Reporter: Rochman

Loading...
Berita sebelumyaCiri-ciri Maling Motor di Krampung Surabaya, Korban: Semoga Polisi Dapat Menangkapnya
Berita berikutnyaAAL Siap Jalani Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Itjenal 2021

Tinggalkan Balasan