Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Wabup Sampaikan Lima Prioritas Pembangunan

89

Lamongan, (kabarjawatimur.com) – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, pada hari Kamis (14/7/2022), di Ruang Paripurna gedung DPRD Lamongan. Disampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023.

Wakil Bupati (Wabup) Lamongan Abdul Ro’uf mengatakan pada rapat paripurna, dengan tema Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Penunjang Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Yang Inklusif.

“Untuk itu dalam penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 akan berfokus pada lima prioritas pembangunan,” ungkap Wabup Rouf

Lima Prioritas pembangunan yang tertuang pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 tersebut diantaranya pertama, Pemantapan kualitas dan aksesbilitas pendidikandan kesehatan serta meningkatkan kualitas Sarana-Prasarana Pendidikan dan Kesehatan.

Kedua, Penguatan kualitas produksi dan Nilai Tambah Komoditas unggulan serta meningkatkan kemudahan akses terhadap pasar.

Ketiga, Pemantapan kualitas kompetensi tenaga kerja dankemudahan akses kesempatan kerja serta Peningkatan jumlah wirausahawan muda melalui kemudahan.

Keempat, Pemantapan layanan infrastruktur dan akses air baku yang merata serta Pengembangan Rintisan Kawasan Industri Baru dan Ringroad Utara.

Baca Juga  Selain Barbershop, Pria ini Juga Punya Kerja Sampingan

Kelima, Peningkatan even-even kebudayaan dan promosi wisata daerah.

Menurut Wabup, untuk mendukung program prioritas tersebut, diperlukan kebijakan fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan, komitmen belanja yang lebih baik (spending better) dan pembiayaan yang terkontrol dengan baik.

“Mobilisasi pendapatan dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas pemungutan perpajakan, mendorong agar sistem perpajakan lebih sehat dan adil sehingga dapat mendorong perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak,” tuturnya.

Loading...

Dijelaskanya, bahwa optimalisasi Penerimaan Daerah non Pajak ditempuh dengan peningkatan inovasi layanan dan reformasi pengelolaan aset. Sedangkan, spending better dilakukan dengan mengarahkan dukungan APBD kepada kegiatan yang memberi manfaat nyata dan langsung pada masyarakat dengan output dan outcome yang semakin berkualitas.

“Pengelolaan pembiayaan, di sisi lain, akan terus dilakukan secara efisien, hati-hati, dan berkelanjutan. Defisit dan pengelolaan utang akan tetap dikendalikan dalam batas aman,” terangnya.

Untuk mencapai prioritas pembangunan ini, tahun 2023 Pendapatan Daerah di proyeksikan 3,826 Trilyun, sedangkan untuk Belanja Daerah di alokasikan sebesar 3,717 Trilyun. Perancangan fiskal tersebut mengakibatkan surplus sebesar 109,285 Milyar untuk menutup pengeluaran pembiayaan cicilan pokok hutang.

Baca Juga  Saat ini, Polisi Kembali Gencar Lakukan Patroli Keramaian, Warkop dan Cafe

Pemerintah Kabupaten Lamongan mengusulkan indikator makro sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023 antara lain, Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,68 %, gini rasio menjadi 0,291 %, prosentase penduduk miskin sebesar 13,17 %. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,77 %, Indek Pembangunan Manusia naik menjadi 73,62 %, Indek kualitas layanan infrastruktur sebesar 79 %, Indek kesalehan sosial yang merupakan komposit atas nilai toleransi, nilai stabilitas dan nilai solidaritas ditarget 63,63 %, serta Indek reformasi birokrasi yang merupakan ukuran untuk melihat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Lamongan ditarget pada tahun 2023 mencapai 69,00 % naik dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 66,30 %.

Wabup juga mengharap dukungan dan masukan serta kerja sama seluruh anggota Dewan untuk pembahasan yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu diketahui, rapat Paripurna tersebut dihadiri, Wabup Lamongan, segenap Forkopimda, Pimpinan DPRD dan segenap Anggota, Ketua MUI Lamongan, Sekretaris DPRD, Sekda Lamongan, Kepala OPD dan Undangan. (*)

Reporter: Aziz.

Loading...
Artikulli paraprakAksi di Kandangan-Pesanggaran Akan Ditempuh Jalur Hukum
Artikulli tjetërPJB Gabungkan 2 PLTU, Wujudkan Strategic Holding

Tinggalkan Balasan