Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Pembahasan 21 Raperda Tahun 2023

0
Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Pembahasan 21 Raperda Tahun 2023

Lamongan, (kabarjawatimur.com) – Rapat Paripurna DPRD Lamongan digelar pada hari Senin (14/11/2022), terkait laporan hasil Pembahasan Rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 oleh Tim Penyusun Peraturan Daerah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang mengusulkan 21 Judul Raperda, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan.

21 judul tersebut berasal dari usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dan DPRD Lamongan, serta Sisa tahun 2022.

Terdapat 11 judul yang di usulkan dari Pemda Lamongan yang diantaranya terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, APBD Tahun Anggaran 2024, penyelenggaraan bangunan gedung, pajak daerah dan retribusi daerah, badan usaha milik desa, perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, perubahan atas peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang pedoman pembentukan produk jukum daerah, penanganan anak jalanan gelandangan dan pengemis, perusahaan perseroan daerah Lamongan Shorebase, perubahan atas peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Loading...
Baca Juga  Pemukul Tongkat Baseball Mengaku, Polisi akan Lankut Proses Hukum

Serta 8 Inisiatif DPRD yang meliputi, fasilitasi masyarakat berprestasi, keamanan pangan, pemberdayaan organisasi masyarakat, pengelolaan air tanah, bantuan hukum untuk masyarakat miskin, irigasi daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, ditambah 2 sisa Tahun 2022, yang meliputi perumahan dan kawasan permukiman, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Pembentukan produk hukum daerah, baik yang berasal dari DPRD maupun Pemerintah Daerah diharapkan akan lebih tertib, baik dari segi perencanaan, materi muatan, proses pembentukan, asas hukum dan implementasinya,” kata Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Abdul Aziz.

Rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah disusun berdasarkan pada perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat. (*)

Baca Juga  Peningkatan Kapabilitas Manajerial Kepala Sekolah se-SMK Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Reporter: Aziz.

Loading...
Artikulli paraprakPemkab Bojonegoro Kembali Terima Penghargaan WTP Tahun Anggaran 2021

Tinggalkan Balasan