Rapat Kerja LPJ APBD Tahun 2021 Dinas Pendidikan dan DPRD Bojonegoro

1

Bojonegoro, (kabarjawatimur.com) – Rapat kerja Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPJ APBD) tahun anggaran 2021 di gelar antara Dinas Pendidikan dengan pimpinanan serta anggota Komisi C DPRD Bojonegoro, Selasa (14/06/2022) di Ruang Komisi C DPRD Bojonegoro.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto S.Pd.I menceritakan hasil dalam rapat tersebut, diantaranya adalah hal penyampaian Kepala Dinas Pendidikan definitif yang baru Drs Nur Sujito MM.

Bahwa, realisasi anggaran di Dinas Pendidikan di tahun 2021 setelah perubahan dianggarkan Rp 1.042.396.220.405 terealisasi Rp 856.259.409.444 atau kalau dikonversikan dengan prosentase terealisasi anggaran Dinas Pendidikan 82,14%.

Kemudian disampaikan juga beberapa realisasi kinerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro tahun 2021 bahwa terkait indeks pendidikan target tahun 2021 0,622 terealisasi 0,598 capainya dalam prosentase 96,14%.

Loading...
Baca Juga  Ingat, Operasi Patuh Semeru 2022, Ada Puluhan Kendaraan Tilang ETLE Mobile

Selanjutnya angka rata2 lama sekolah dari target 7,76 terealisasi 7,38 kalau diprosentasikan 95,10%. Serta disampaikan angka harapan lama sekolah kalau target 2021 13,8% realisasi 12,68% kalau di persentase pencapaiannya 96,94%.

“Setelah penyampaian tersebut, pimpinan dan anggota komisi C DPRD bojonegoro melakukan pendalaman berupa pertanyaan-pertanyaan dan ada hal-hal yang ingin diperjelas salah satu materinya adalah temuan LHP BPK (Laporan Hasil Pemeriksan Badan Pemeriksa Keuangan).” kata Supriyanto.

Terkait temuan BPK tahun 2021tersebut, Nur Sujito mengungkapkan bahwa
Memang ada kelebihan bayar untuk dana BOS di SD SMP sebesar 418 juta dan semua itu sudah dikembalikan, dan kesalahannya adalah pada saat penulisan RAB di SD SMP itu lebih kepada copy paste tidak sesuai dengan keadaan.

Baca Juga  Salip Ketum-ketum Parpol, Elektabilitas Erick Thohir 'Pole Position' di Pilpres 2024

“Sehingga ini perlu di evaluasi, Karena ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).” Ungkap Sujito.

Reporter: Aziz.

Loading...
Artikulli paraprakDigital Marketing Sebagai Upaya Bojonegoro Tingkatkan Nilai Produk Budidaya Ikan

Tinggalkan Balasan