Puskaptis Kritik Keras Lelang Jabatan di Banyuwangi

96
Direktur Pusat Kajian dan Kebijakan Strategis, Muhammad Amrullah (kiri). FOTO:Rochman/Kabarjawatimur.com

BANYUWANGI, (Kabarjawatimur.com) – Pusat Kajian dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) mengkritisi keras lelang jabatan yang berada di naungan Pemkab Banyuwangi.

Direktur Puskaptis, Muhammad Amrullah mengatakan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021 Pemkab Banyuwangi membuka seleksi terbuka lelang jabatan, yakni jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama untuk 3 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yaitu untuk Dinas Penddidikan, Dinas Koperasi dan Dinas Sosial.

Menurut Amrullah berdasarkan surat panitia seleksi jabatan tinggi pratama nomor:01/PANSEL-JPTP/BWI//2021. Lelang jabatan mempunyai payung hukum yang sah, yaitu Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan kompetitif dilingkungan instansi pemerintah.

Baca Juga:Pemkab Banyuwangi Lelang Tiga Jabatan Kepala Dinas

“Sampai saat ini ada 9 jabatan kepala dinas yang kosong (Dinas Pengairan, Dinas PU Binamarga, Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM,Kepala BPKAD, serta Kepala Satpol PP) belum lagi kekosongan puluhan untuk posisi eselon II (Baik Sekdin, Kabag, Camat dl) serta kekosongan kepala sekolah untuk SD diberbagai Kecamatan Banyuwangi,” kata Amrullah saat mengirimkan surat somasi ke Kantor Bupati Banyuwangi, pada Senin (11/10/2021).

Loading...
Baca Juga  Bupati Anna Sambut Sandiaga Uno dengan Kuliner Khas Bojonegoro

Amrullah menegaskan, Kenapa hanya tiga jabatan Kepala OPD yang dilelang? sampai kapan OPD itu akan dipimpin oleh PLT? Dan sampai kapan eselon III akan terisi? Padahal Bupati Ipuk sudah 7 bulan menjabat dan secara hukum mempunyai kewenangan untuk menunjuk Kepala Dinas yang Definitif.

“Jadi apakah lelang jabatan ini setengah hati? Dan kenapa dinas- dinas yang basah yang kepala dinasnya masih PLT yang mengelola hampir 800 miliar pengadaan barang dan jasa belum dilakukan lelang jabatan? Atau Bupati Ipuk masih eman-eman (sayang sekali) terhadap jabatan yang basah tersebut,” tegasnya.

Sampai saat ini, lanjutnya, sudah selayaknya lelang jabatan menjadi alat perubahan sosial dalam rangka menjadikan birokrasi pemerintahan yang lebih baik, yaitu menempatkan orang atau aparatur yang tepat dalam pemerintahan tersebut (the right man on the right position) dalam rangka menyempurnakan reformasi yang dikehendaki, dimana tujuan reformasi birokrasi adalah memberikan pelayanan yang memuaskan pada masyarakat.

Baca Juga  Viral, Video Pembuangan Tebu, Diduga Terjadi di Wilayah PTPN XII Kalitelepak

“Oleh karena itu kami mendesak kepada Bupati Ipuk agar semua jabatan yang kosong,” tegas Amrullah.

Amrullah berharap, lelang jabatan ini dibuka secara transparan dan jujur. Hal ini agar menghasilkan para pejabat di Bumi Blambangan yang berintegritas, berkualitas dan berkompeten. (*)

Reporter: Rochman

Loading...
Artikulli paraprakPetambak Ikan Kalanganyar Diamankan Polisi, Ternyata Nyambi Kurir
Artikulli tjetërKepasar Asem Simo, Nenek 52 Tahun Jadi Korban Jambret

Tinggalkan Balasan