Protes Proyek Pabrikasi U-Ditch, Kontraktor Pekerja dan Pendukung Ipuk-Sugirah Akan Demo Dinas PU Cipta Karya Banyuwangi

182
Ketua Komunitas Angkutan dan Material Banyuwangi (Koral Wangi), S Jos Rudy. (Foto:Dok.Kabarjawatimur.com)

BANYUWANGI, (Kabarjawatimur.com) – Kontraktor, pekerja tambang galian C, sopir truk dan pendukung Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, Ipuk-Sugirah akan demo kantor Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Permukiman.

Gerakan tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dan kekecewaan atas kebijakan proyek pabrikasi U-Ditch dimasa pandemi Covid-19.

“Kita akan turun ke jalan. Kami kecewa dan sangat menyayangkan, disaat masyarakat kecil sedang susah akibat pandemi Covid-19, dinas justru mengeluarkan kebijakan yang kami anggap tidak pro rakyat dan tidak pro percepatan pemulihan ekonomi masa pandemi,” ucap Ketua Komunitas Angkutan dan Material Banyuwangi (Koral Wangi), S Jos Rudy, Minggu (1/8/2021).

Baca Juga:Soal Proyek Pabrikasi, Kepala Dinas Angkat Bicara

Seperti diketahui, imbas pandemi Covid-19, hampir seluruh sektor perekonomian lumpuh. Masyarakat kecil banyak yang kehilangan pekerjaan. Ada pula yang pendapatannya terjun bebas hingga hilang sama sekali. Disisi lain, mereka tetap harus menanggung beban hidup pribadi dan keluarga.

Ditengah kondisi tersebut, Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Banyuwangi, serta Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, justru menerbitkan kebijakan yang dianggap tanpa kepekaan sosial. Kebijakan yang dinilai tidak pro nasib Wong Cilik.

Baca Juga:Bupati Banyuwangi Diminta Evaluasi Kebijakan Proyek Pabrikasi Dimasa Pandemi

Kabijakan yang tidak seiring dengan program Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi masa pandemi. Yakni dengan menerbitkan kebijakan proyek pabrikasi U-Ditch. Khususnya dalam proyek Penunjukan Langsung (PL) jenis saluran drainase. Jenis proyek infrastuktur pemerintah yang jumlahnya cukup mendominasi.

Selaku mantan Ketua Asosiasi Gabungan Kontraktor Indonesia (Gakindo) Banyuwangi, Jos Rudy membeberkan perbedaan asas manfaat dimasa pandemi antara proyek pabrikasi U-Ditch dengan proyek konvensional atau manual. Menurutnya, proyek pemerintah yang dikerjakan dengan bahan pabrikan U-Ditch, hanya akan memperkaya segelintir Bos perusahaan.

Baca Juga  Binda Korwil Jember Dampingi Dinas Kesehatan Kejar Capaian Vaksinasi Dosis 2 dan Boster

Baca Juga: DPRD Banyuwangi Panggil Dinas Pemilik Proyek Pabrikasi

Kenapa begitu?. Proses pengerjaan proyek pabrikasi U-Ditch sangat minim serapan tenaga kerja. Karena cukup dikerjakan sekitar 5 orang saja. Selebihnya, pengiriman dan pemasangan material U-Ditch, dikerjakan oleh karyawan perusahaan produsen.

“Sementara jika proyek pemerintah jenis saluran drainase yang sama dikerjakan secara manual, bisa memberi lapangan kerja kepada 25 orang,” bebernya.

Terkait kualitas hasil pekerjaan, masih Jos Rudy, tidak ada perbedaan antara proyek pabrikasi U-Ditch dengan proyek konvensional. Sebab dalam setiap pengerjaan proyek, pasti terdapat petugas pengawas dan pemeriksa. Jadi, ketika terjadi ketidaksesuaian kualitas hasil bangunan, tidak menutup kemungkinan terjadi akibat kelalaian petugas pengawas dan pemeriksa dari dinas.

Loading...

“Bisa juga terjadi karena memang ada kesepakatan antara petugas pengawas dan pemeriksa dengan oknum kontraktor tertentu. Bisa jadi imbas adanya kompensasi tertentu yang membuat anggaran proyek terpangkas,” cetus Jos Rudi.

Ditambahkan, kebijakan proyek pabrikasi U-Ditch bukan hanya berimbas pada hilangnya peluang lapangan kerja dalam proses pengerjaan. Namun juga berdampak pada berkurangnya pendapatan ribuan pekerja tambang galian C serta sopir truk. Yang kini juga sedang mengalami keterpurukan ekonomi masa pandemi Covid-19.

“Ketika proyek pemerintah dikerjakan secara konvensional, material pasir dan batu masih laku, mereka bisa bekerja. Sopir truk juga ikut mendapat manfaat sebagai penjual jasa pengiriman material,” ujarnya.

Tapi dengan adanya kebijakan proyek pabrikasi U-ditch, porsi pekerjaan mereka berkurang. Dan itu yang menjadi salah satu alasan mendasar para pekerja tambang galian C dan sopir truk untuk aksi protes turun ke jalan.

“Dengan kebijakan proyek pabrikasi U-Ditch, kontraktor juga hanya menjadi makelar. Bos perusahaan produsen yang paling diuntungkan,” gamblangnya.

Sementara itu, Ketua LSM Banyuwangi Coruption Watch Untuk Transparansi (BCWT), Halili Abdul Ghani, S Ag, juga menyampaikan hal yang sama. Sebagai salah satu pendukung Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani – Pakde Sugirah, dia mengaku sangat kecewa dengan kebijakan proyek pabrikasi U-Ditch ditengah masa pandemi Covid-19.

Baca Juga  Polisi Tangkap Kawanan Pencuri Sepeda Motor di Bangkalan

“Saya tahu betul, Bunda Ipuk dan Pakde Sugirah, sangat mencintai rakyat. Beliau berdua sangat pro pemerataan dan percepatan pemulihan ekonomi masa pandemi,” tegasnya.

Sebagai bentuk empati terhadap nasib masyarakat, aktivis kawakan Bumi Blambangan ini mengaku akan ikut dan mendukung gerakan aksi turun ke jalan yang dilakukan para kontraktor, pekerja tambang galian C dan sopir truk. Terlebih setahu dia, pengerjaan proyek saluran drainase dengan bahan material pabrikan U-Ditch adalah kebijakan masing-masing dinas. Dan bukan kebijakan resmi Bupati Ipuk Fiestiandani.

“Karena itu, saya acungi jempol serta salut kepada Dinas PU Pengairan Banyuwangi, meski menaungi banyak proyek namun selalu mengedepankan padat karya, sehingga masyarakat kecil bisa mendapat manfaat dengan ikut bekerja,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi, Ir H Mujiono, M Si menegaskan bahwa pengerjaan proyek saluran drainase dengan bahan material pabrikan U-Ditch merupakan kebijakan masing-masing dinas. Prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, adalah kualitas dan kuantitas.

Kepala Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Banyuwangi, Danang Hartanto, ST, menyampaikan bahwa kebijakan proyek pabrikasi U-Ditch diambil demi mengedepankan mutu dan kualitas hasil pekerjaan.

Ketika disinggung bahwa proyek berbahan material pabrikan U-Ditch kurang memberi manfaat kepada masyarakat kecil dimasa pandemi. Danang menilai manfaat dari program pemerintah dimasa pandemi Covid-19, sudah diperoleh masyarakat melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Kan (untuk masyarakat) sudah ada BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari pusat,” katanya kepada wartawan, Rabu (28/7/2021). (*)

Reporter: Rochman

Loading...
Artikulli paraprakRibuan Warga Jombang Vaksinasi Dosis Kedua di Kebonrojo
Artikulli tjetërBendera Merah Putih Dikibarkan di Surabaya, Simbol Semangat Lawan Covid-19

Tinggalkan Balasan