Suasana Hearing di Ruang Paripurna DPRD Bangkalan

BANGKALAN, (Kabarjawatimur.com) – Program pemberdayaan masyarakat (PPM) dan corporate social responsibilit (CSR) dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) telah membantu pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir utara Bangkalan.

Hal itu diungkapkan General Manager (GM) Zona 11 Regional 4 Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina – Muhammad Arifin, dalam pertemuan dengan DPRD Kabupaten Bangkalan, Jawa diruang paripurna, Kamis (16/9/2021).

Dia mengatakan, selama ini PHE WMO sudah melaksanakan program CSR di Kecamatan Klampis, Kecamatan Sepulu, dan Kecamatan Tanjungbumi berawal dari permasalahan yang ada di masyarakat dan hasil sosial mapping yang dilakukannya. Pihaknyamenginginkan keberadaan perusahaan harus bermanfaat dan memiliki multiplier effect bagi masyarakat sekitar.

“Kami memadukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pelestarian lingkungan,” kata Arifin.

Sementara Kepala Departemen Humas SKK Migas Jabanusa Indra Zulkarnaen mengataan, pada tahun 2021 ada 12 program CSR yang akan dilaksanakan untuk masyarakat Bangkalan.

Dikatakan Indra, program pemberdayaan masyarakat dari KKKS harus berupa program kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat terdampak dari sekitar daerah operasi KKKS. “Dan program kegiatan PPM harus ada kesepakatan dengan Pemkab Bangkalan,” katanya.

Pada bagian lain, Arifin menambahkan, program PHE WMO di Desa Labuhan dimanfaatkan untuk wisata laut dan Taman Pendidikan Mangrove. Langkah itu sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu 21 program prioritas Bupati Bangkalan dalam menyelamatkan lingkungan menyusul hilangnya fungsi hutan mangrove dan tingginya tingkat abrasi di delapan kecamatan di Bangkalan.

Baca Juga  Pelepasan Komandan Puslatpurmar TNI AL 7 Lampon Diiringi Tari Gandrung Banyuwangi

Hasilnya bisa dirasakan saat ini. Ada peningkatan kerapatan mangrove seluas 4.300 hektare. Selain itu, kehadiran Taman Pendidikan Mangrove juga melindungi 40 spesies burung dan 29 jenis mangrove. Program ini juga memberdayakan 145 kepala keluarga mantan pekerja migran, tiga pelopor bank sampah, dan 1.500 penerima manfaat tidak langsung yakni kaum wanita yang terberdayakan.

Loading...

“Sementara dampak ekonominya, peningkatan pendapatan kelompok, potensi multiplier effect, kontribusi pemerintahan desa, dan sumber daya masyarakat. Total nilai SROI (Social Return Of Invesment, Red)  sekitar  Rp 3 miliar hasil valuasi ekonomi hutan mangrove. SROI ini adalah penghitungan nominal aspek aspek manfaat yang diterima masyarakat, penghematan, biaya lingkungan setelah berjalannya program,” kata Arifin.

PHE WMO juga membuat wisata pasir putih di Tlangoh, di lokasi tempat penambangan pasir. Dengan adanya wisata itu, potensi penambangan pasir bisa ditekan. Program ini juga mengurangi volume timbunan sampah sekaligus membuat alam lebih lestari dengan penanaman dua ribu bibit cemara laut.

“Dari aspek sosial, 15 perantau mengelola wisata, 30 kelompok yang sebelumnya terkena PHK akibat pandemi akhirnya bisa diberdayakan, dan ada 46 anggota perempuan berpartisipasi dan ikut berdaya,” kata Arifin.

Baca Juga  Jadi Kota Ternyaman di Indonesia, Surabaya Peroleh 10 Penghargaan Proklim

Sementara di Desa Bandangdajah, PHE WMO mengatasi krisis air bersih dengan membuka Hippam air bagi tiga desa sekitar. Sebab sebelumnya warga harus menempuh jarak tiga kilometer untuk mengakses air bersih. “Sekarang tidak lagi perlu berjalan kaki untuk mendapatkan air bersih waktu ibu-ibu untuk keluarga bisa lebih banyak. Mereka juga  bisa mengurangi anggaran untuk membeli air bersih,” kata Arifin.

Dengan program ini, 6,6 juta kubik surplus air bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, untuk satu hektare lahan tidur, dan 300 kilogram pemanfaatan limbah ternak untuk pupuk organik, dan ada pemanfaatan enam ton cocopeat untuk membantu penghematan air. “Sebanyak 15 anggota kelompok tani kami terberdayakan, sehingga ada peningkatan pendapatan,” tutup Arifin.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi C DPRD Bangkalan, Suyitno mengatakan, Komisi C DPRD Bangkalan mendukung keberadaan PHE WMO.  Asalkan masyarakat terdampak tidak dibuat resah. Selain itu dia berharap ada solusi dan komunikasi ke depan agar aspirasi masyarakat nelayan bisa terakomodir.

“misalkan bantuan kepada siapa, kalau ke yayasan ke yayasan yang mana. Harus ada komitmen agar ke depan lebih baik lagi,” kata Suyitno. (*)

Reporter: Rusdi

Loading...
Berita sebelumyaSatu Pekerja Tewas dan Satu Lainnya Luka Tertimpa Bangunan Tua
Berita berikutnyaDuh! Tahanan Baru Polres Bangkalan Diduga Ditarik Pungutan

Tinggalkan Balasan