PP Muhammadiyah Belum Putuskan Sikap Tentang Judicial Rereview UU Tax Amnesty

6
Haedar Nasir memberikan keterangan pada wartawan

MALANG (kabarjawatimur.com) PP Muhammadiyah belum bisa memutuskan untuk melakukan judicial review UU Tax Amnesty (pengampunan pajak) yang belum lama disahkan oleh DPR.

“Yang jelas pengajuan judicial review ini merupakan salah satu opsi dari sekian banyak opsi ,” kata Haedar Nasir,Ketua Umum PP Muhammdiyah pada kabarjawatimur.com saat ditemui usai menghadiri acara di Universitas Muhammadiyah Malang, kemarin.

Haedar Nasir memberikan keterangan pada wartawan
Haedar Nasir memberikan keterangan pada wartawan

Ditambahkan, Nasir, Muhammadiyah masih memberikan kepercayaan pada pemerintahan Jokowi-JK.

Loading...

“Karena saat itu Pak Presiden ( Jokowi) mengatakan disaku saya ada paspor-paspor dari mereka yang nunggak pajak dan membawa uang diluar negeri sudah ada.Itu artinya Muhammadiyah memandang bahwa tujuan utama adanya tax amnesty menggarap mereka kakap ke atas.” jelasnya.

Baca Juga  Dorong Pertumbuhan Destinasi Desa Wisata, DPRD Gresik Siapkan Regulasi Baru

Sedangkan mengenai, judicial review UU Tax Amnesty (pengampunan pajak) Muhammadiyah blm memutuskan hanya saja pihaknya akan membahas dipleno pimpinan pusat Muhammadiyah.

“Dan kita sangat menghargai upaya pak Busro ( Busyro Muqoddas ) yang akan mempertimbangkan Judicial Review yang dari pandangan Muhammdiyah merupakan bagian dari sekian opsi”, imbuh Nasir.

Terkait dengan pemberian Tax Amnesty (pengampunan pajak) , pihaknya sangat menghargai upaya pemerintah yang memburu penunggak pajak kelas kakap dan usaha pemerintah ingin membangun negri ini dengan APBN yang kuat.

“Hanya saja, Muhammdiyah mengingatkan pemerintah akan Niat baik ini harus disertai dengan fokus pada apa yang dilakukan dan jangan sampai timbulkan keresahan kalangan kecil dan menengah serta harus tersistem dengan baik dan terakhir amanah.” imbuhnya.

Baca Juga  Anggota Komisi III Wihadi Wiyanto Minta Imigrasi Awasi Ketat Orang Asing Masuk Jatim Secara Ilegal

Karena pajak ini soal trust, apalagi rakyat yang membayar pajak tidak sekedar uang itu disimpan di negara.

“Dan pajak yang dibayar rakyat harus benar-benar dipakai untuk mensejahterakan rakyat,” tandasnya.

Sebelumnya Rapat kerja nasional yang digelar oleh Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah yang berlangsung mulai 26-28 Agustus 2016, memutuskan akan meninjau ulang, atau judicial review UU Tax Amnesty (pengampunan pajak) yang belum lama disahkan oleh DPR.

Penulis : Ekoyono, Editor : Budi, Publisher : Gunawan.

Loading...

Tinggalkan Balasan