Polri Tetapkan Brigjen Prasetijo Tersangka, Wihadi Wiyanto Bilang Menkumham Seharusnya Meniru

7589

JAKARTA (Kabarjawatimur.com)
Tindakan tegas yang dilakukan Polri terhadap anggotanya yang terlibat dalam kasus Djoko Tjandra, setidaknya ditiru oleh Menkumham Yassona Laoly untuk memberikan tindakan tegas serupa.

Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi III DPR usai Bareskrim Polri menetapkan Brigjen Pol Prasetijo Utomo (BJP PU) sebagai tersangka terkait skandal pembuatan surat jalan untuk buron kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra. Prasetijo dijerat pasal pidana tentang pemalsuan atau pembuatan surat palsu.

Wihadi menilai, Menkumham hendaknya coba mengkoreksi diri terkait dengan persoalan kasus Djoko Tjandra. Pasalnya, institusi seperti Polri mau menindak aparatnya yang jelas-jelas ikut membantu buronan Djoko Tjandra dan diberi sanksi. Namun hal ini berbeda dilakukan Menkumham, yang dianggapnya tidak memiliki niatan untuk bisa membuktikan apa benar lembaganya tidak terlibat sama sekali dalam persoalan Djoko Tjandra.

Baca Juga  Aduh! Demi Kepuasan dan Uang, Suami di Surabaya Tega 'Jual' Istri

“Kalau saya coba memabandingkan dengan Polri saat ini dalam persoalan Djoko Tjandra hal ini yang tidak dilakukan oleh Menkumham. Apalagi ketidaktransparan Menkumham dalam menangani kasus Djoko Tjandra ini kita pertanyakan juga dan saya liat di sini memang Menkumham dengan jajarannya terutama Sekjen Kemenkumham itu yang menutup-nutupi kasus Djoko Tjandra,” ujar politisi Partai Gerindra dari Dapil Jatim IX Bojomegoro-Tuban, Selasa (28/7/2020).

Loading...

Wihadi ini merasa sangat yakin jika jajaran di Kemenkumham baik dari Sekjennya, Bambang Rantam Sariwanto hingga mantan Kakanim I Imigrasi Jakarta Utara Yopie Asmara sekarang sudah dipromosikan menjadi Atase Imigrasi pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur yang diduga ikut bermain dalam kasus ini.

Baca Juga  Komitmen Raih WBK, Kanim Kelas II TPI Singaraja Layani Sepenuh Hati

Ditambahkan lagi dengan begitu cepatnya seorang Sekjen Kemenkumham langsung mempromosikan Yopie Asmara usai pemberitaan lolosnya Djoko Tjandra bebas keluar masuk Indonesia dengan menggunakan paspor yang dikeluarkan oleh Imigrasi dimana saat itu Yopie Asmara masih menjabat Kakanim I Imigrasi Jakarta Utara.

“Karena saya liat bahwa Kakanit Jakarta Utara itu memang orang bawahan langsung Sekjen sehingga yang sepertinya sudah mendapatkan arahanya sehingga tidak diberikan sanksi malah dikasih promosi,” tandasnya.  (*)

Teks foto: Wihadi Wiyanto, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra.

Reporter: */Boy
Editor: Okin Dzulhilmy

Loading...

Tinggalkan Balasan