Plt Kadis Ciptakarya Jember Disebut Lakukan Pembangkangan Birokrasi

351

JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – Seorang pejabat disebut diduga melakukan pembangkangan adalah Pelaksana Tugas (Pl) Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Yessiana Arifa dan stafnya disebut Ketua Komisi A DPRD Jember melakukan pembangkangan birokrasi.

Penyebabnya Yessiana Arifa dan stafnya mangkir undangan dari Komisi A. Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi A Tabroni di ruang komisi.

Hari Rabu (19/11/2020) kemarin Komisi A sesuai rencana mengundang dua kepala dinas untuk melakukan rapat dengar pendapat.

Namun dari dua dinas hanya pihak Dinas Pemeritahan Masyarkat Desa (Dismpemmasdes) yang memenuhi undangan. Plt Kadis PRKP Ciptakarya Yessiana Arifa mangkir namun mengirimkan surat tidak berkop surat namun ditanda tangani.

“Hari ini (kemarin) Komisi A mengundang Cipta Karya dan Dispesmasdes untuk mengetahui pasca pengembalian jabatan pada hari Jumat kemarin. Tapi ada satu dinas tidak hadir,” kata Tabroni

Baca Juga  Ribuan Bantuan dari Pemprov Jatim Diserahkan pada Warga Banyuwangi

Tabroni mengakui ada surat yang dikirim Yessi panggilan Plt Kadis PRKP Cipta Karya.

“Ada surat kepada kami satu lembar tak berkop surat dinas hanya ditanda tangani Yessiana Arifah,” katanya.

“Kami tidak tahu dia bertanda tangan sebagai apa karena tidak ada jabatan sama sekali, yang disampaikan dia tidak memiliki wewenang dalam menjalankan tugas,” sambungnya.

Loading...

Padahal menurut Tabroni sesuai reposisi jabatan yang diumumkan Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief untuk memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan khusus Kemendagri pada hari Jumat pekan lalu (13/11/2020) Plt Kadis PRKP Cipta Karya adalah Yessi. Sehingga meskipun menganggap tidak memiliki wewenang Yessi harus menyampaikan langsung kepada Komisi A.

Baca Juga  Maksimalkan Pelayanan, Satpas SIM Colombo Pastikan Bebas Calo

Ketidak hadiran Yessi kemudian disebut Tabroni sebagai pembangkangan birokrasi.

”Ini seperti pembangkangan birokrasi pemerintahan daerah. Karena pemerintahan daerah itu adalah eksekutif bupati dan legislatif DPRD dengan pembantunya adalah kepala badan dan OPD (organisasi perangkat daerah),”jelas politisi PDIP ini.

Yessi tidak seharusnya melakukan pembangkangan karena sejak hari ditetapkan untuk direposisi maka dia harus menjalankan tugas seperti yang tertera dalam SK yang ditanda tangani Muqiet Arief.

Mangkirnya Yessi membuktikan desas-desus adanya perlawanan dari sebagian pejabat yang menolak direposisi.

”Fakta hari ini menjadi petunjuk birokrat yang seharusnya menjalankan tugas sesuai perundang-undangan sistem yang dibangun pemerintah harusnya tidak mengambil sikap-sikap pribadi.Ini adalah pembangkangan birokrasi,” pungkasnya. (*)

Reporter: Rio

Loading...

Tinggalkan Balasan