Lucky Agung Binarto
Plt Kepala Biro Umum Sekjen Kemenkumham Lucky Agung Binarto memimpin rapat virtual.

JAKARTA (Kabarjawatimur.com)
Menindaklanjuti agenda besar ‘Kumham Peduli, Kumham Berbagi’ yang akan dihelat dalam rangka membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19, Plt Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Lucky Agung Binarto, selaku Ketua Tim Kegiatan Sosial menyampaikan langsung pesan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly, bahwa kegiatan bakti sosial ( baksos) harus tepat sasaran.

“Penerima bantuan diprioritaskan adalah masyarakat yang tinggal di sekitar Kantor Wilayah dan UPT di jajarannya dan termasuk dalam kriteria terdampak langsung secara ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19,” ujar Lucky Agung dalam rapat virtual teleconference bersama seluruh petinggi Unit Utama serta Kepala Kantor Wilayah se-Indonesia, Jumat (23/7/2021).

Baca Juga  Terlanjur Beli Seragam, Walikota Minta Sekolah kKembalikan Uang Siswa MBR
Loading...

Dalam rapat tersebut, Staf Ahli Menkumham Bidang Ekonomi ini menyampaikan, bahwa kegiatan ‘Bhakti Kemenkumham’ terhadap masyarakat tedampak Covid-19 akan dilaksanakan secara serentak pada hari Kamis (29/7/2021)yang diikuti oleh seluruh unit utama, kantor wilayah dan unit pelaksana teknis (UPT). Adapun bantuan yang akan diberikan berupa beras, paket sembako (gula,susu,minyak goreng, sarden mie instan), obat-obatan, vitamin, masker, dan handsanitizer. Rencananya, kegiatan akan terpusat di lapangan upacara kemenkumham dan di-relay ke seluruh unit utama, kanwil, dan UPT melalui aplikasi zoom meeting.

Kegiatan sosial yang mengusung tema “Bakti Kemenkumham Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19” ini, nantinya akan dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly yang sekaligus penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat dan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang terpapar Covid-19.

Baca Juga  Komisi C Akan Laporkan Perusahaan Mokong    

Selanjutnya, melalui kantor wilayah, bantuan berupa satu paket sembako dan vitamin yang dibutuhkan masyarakat akan diserahkan kepada paling sedikit 500 kepala keluarga di tiap provinsi. (*)

Editor : Gita Tamarin

Loading...
Berita sebelumyaSelain Tulungagung, Isi Tabung Oksigen Palsu Diduga Ada di Pacitan
Berita berikutnyaMengaku Pegang Satu Payudara, Pria Kediri Bonyok Dihajar Warga

Tinggalkan Balasan