Pimpinan Resmi Dilantik, DPRD Surabaya Sudah Banyak PR Menanti

57
Pimpinan DPRD Surabaya resmi dilantik pada Kamis (26/9/2019). Sudah banyak PR menanti seperti pembentukan AKD.

SURABAYA (Kabarjawatimur.com)

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya periode 2019-2024 resmi dilantik pada Kamis (26/9/2019). Pelantikan sesuai SK Gubernur No. 171.436/132 00 11/2019 tentang Peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Surabaya turun beberapa hari lalu.

Ada empat pimpinan DPRD Surabaya, yakni, Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono dari PDIP, Wakil Ketua masing-masing, Laila Mufida dari PKB, AH. Thony dari Gerindra dan Reni Astuti dari PKS.

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menyebutkan jika kedudukan pimpinan dan anggota DPRD Surabaya bukan kedudukan atasan dan bawahan, melainkan kedudukan yang sama sebagai wakil rakyat. Dan yang membedakannya adalah tugas dan tanggungjawab masing-masing anggota dewan.

Awi, sapaan akrab Adi Sutarwijono berharap kerjasama dan komunikasi intensif dari wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Termasuk pada pimpinan parpol serta komponen masyarakat. Agar tugas kedewanan berjalan dengan lancar.

Sebab ada beberapa pekerjaan rumah (PR) atau program yang sudah menanti. Seperti pembentukan alat kelengkapan DPRD Surabaya, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Surabaya 2020, dan juga pembahasan Rancangan APBD Surabaya 2020.

“Kita perlu bergerak cepat untuk menyelesaikan agenda tersebut,” tegas Awi, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan ini.

Wakil Ketua DPRD Reni Astuti mengatakan, untuk saat ini pimpinan dewan yang baru ini segara melanjutkan program yang sudah baik serta melakukan penguatan peran DPRD.

Baca Juga  Kabupaten Bojonegoro Ikuti Event Jatim Kominfo Festival

“Hal itu dapat diukur dari kehadiran dewan di setiap persoalan-persoalan masyarakat. Seperti rapat-rapat AKD dan juga kehadiran teman-teman DPRD di tengah-tengah masyarakat ketika reses dan penjaringan aspirasi masyarakat untuk menampung masukan langsung dari masyarakat,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Reni melanjutkan, mengenai peraturan tata tertib dewan dan Permendagri No 86 Tahun 2017 mengenai tata cara pengendalian perencanaan dan evaluasi pembangunanan daerah kontennya diperoleh melalui penjaringan aspirasi masyarakat.

Anggota dewan bisa menggunakan e-Pokir. Hal itu berdasarkan PP No 12 Tahun 2011, e-Pokir merupakan bentuk digital pokok-pokok pikiran para anggota dewan.

”Semua pokok pikiran anggota dewan akan dimasukkan di situ. Jadi semua nanti bisa melihat,” tutur mantan anggota Komisi D DPRD Surabaya ini.

Loading...

Semua pokok pikiran tersebut dapat menjadi data pembangunan daerah yang sangat berguna bagi pemerintah kota.

“Dengan begitu, pengambilan keputusan dan penentuan anggaran akan jauh lebih efektif dan efisien. Inovasi itu juga akan menjadi gambaran konsep smartcity bagi Surabaya,” sambung Reni.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah mengatakan, setelah AKD lengkap sehingga rapat komisi ini sudah terlaksana DPRD Kota Surabaya akan segera melakukan beberapa agenda warisan juga perlu dituntaskan.

”Selain rancangan APBD 2020, pembahasan perda yang sudah melewati masa batas akhir DPRD periode sebelumnya juga harus segera tuntas,” ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Baca Juga  Syaifuddin Minta Skema Pembiayaan Perpres 80 Direvisi

Laila juga fokus membenahi badan internal di lingkungan DPRD Kota Surabaya. Hal itu dilakukan di samping kewajiban anggota dewan menyerap aspirasi masyarakat. Menurut dia, yang dulu sudah baik harus lebih baik lagi.

“Hubungan antara legislatif dan eksekutif pun harus kompak. Keduanya wajib bersinergi membangun Surabaya menjadi lebih baik,” beber Laila.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony mengatakan, DPRD ini sebagai wakil rakyat Surabaya itu seharusnya berkiblat pada kepentingan masyarakat Surabaya juga menjadi perhatian. Dirinya akan membentuk kalender kegiatan berisi agenda yang harus dilaksanakan para anggota dewan.

“ Berdasar pengalaman kerap terselenggara kegiatan mendadak yang tidak menghasilkan output maksimal. Kegiatan pun lebih terkontrol dengan adanya kalender,” ungkap politisi Partai Gerindra ini.

Thony pun ingin meningkatkan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kota Surabaya. Misalnya, dalam penerapan APBD. Seyogyanya sangat perlu evaluasi triwulanan secara berkala terkait APBD.

”Bagaimana pelaksanaannya? Berapa dana yang terserap? Apa kendalanya? Dan bagaimana kebutuhan masyarakat? Pertanyaan seperti itu yang harus ditanyakan dalam evaluasi,” ungkap dia.

Terkait fungsi legislasi, DPRD periode ini perlu meningkatkan kualitas daripada kuantitas perda. Sebab, menurut Thony, banyak perda ompong atau tidak memiliki manfaat bagi masyarakat.

Kualitas Perda bisa ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen komisi, perguruan tinggi, akademisi, pengamat, dan masyarakat. 

 

Reporter: Boy

Editor: Rizky Rahim

Loading...
Artikulli paraprakSeorang Warga Blitar,Nyaris Putus Kaki Setelah Terlindas Truk
Artikulli tjetërPinggang Pria Sidoarjo Muat Puluhan Botol Shampo, Aksinya Terekam CCTV

Tinggalkan Balasan