Perwali 33 Tahun 2020, Penerapannya ‘Amburadul’ Pendapatan Pekerja RHU Punah

237
Rapat Kordinasi menjelang masa demo

SURABAYA, (Kabarjawatimur.com) – Senin (3/8/2020) pukul 09.00 WIB, 1.000 para pekerja rumah hiburan umum (RHU) dan pekerja seni hiburan malam, sepakat unjuk rasa di depan kantor walikota Sutabaya.

Langkah para pekerja RHU untuk unjuk rasa dikarenakan sikap tidak bijaksananya pemerintah kota Surabaya dan penerapan tebang pilih kepada pengusaha RHU.

Dimana telah diketahui adanya Perwali No 33 tahun 2020 untuk pasal 20 menyebutkan bahwa aktifitas tempat hiburan umum tidak boleh beraktifitas.
Bisa di lihat dari pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa untuk aktifitas meliputi:
a. destinasi pariwisata;
b. arena permainan;
c. salon/barber shop; dan
d. gelanggang olah raga kecuali untuk
1) gelanggang renang;
2) kolam renang;
3) gelanggang/lapangan basket;
4) gelanggang/lapangan futsal; dan 5) gelanggang/lapangan voli.
Dan dijelaskan di ayat (2) Selain kegiatan di tempat kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau diatas dilarang beroperasi.

Baca Juga  UU Cipta Kerja Berpeluang Tumbuh Iklim Investasi di Kota Industri Gresik

Rasa ketidak adilan bisa ditemukan dari penerapan Pasal 33 tahun 2020 ayat ayat (1), dimana tidak disebutkan hotel atau Hone stay sehingga termasuk kategori dilarang beroprasional sesuai ayat (2). Namun meski sepeti itu pemerintah Surabaya memperbolehkan aktifitas Operasional hotel.

Loading...

Sedangkan bila dil cermati untuk Pasal 20 ayat (1) Point huruf (a) tentang Destinasi Pariwisata, meliputi usaha yang di pantau oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Surabaya.

Beberapa tempat usaha yang dalam pengawas Disbudpar atau Destinasi Pariwisata antara Massage (pijat), SPA, Cafe keluarga, Cafe dewasa, Bar dan Cafe, Discotik dan juga termasuk hotel.

Namun pelaksanaan dan penetapan yang terjadi Pasal 33 tahun 2020, pemerintah kota Surabaya memerintahkan usaha hiburan jenis
Massange (pijat), SPA, Cafe dan Discotik dilarang Oprasional, sedangkan untuk usaha hiburan jenis per hotel an boleh beroprasional.
Seperti yang diutarakan oleh Koordinator aksi Damai pekerja RHU, Nurdin Longgari selama rapat Kordinasi pada Minggu (2/8/2020).

Baca Juga  Soroti Rekrutmen Tenaga Pendamping P3-TGAI, LIRA se-Jatim Demo BBWS

“Selain kita menuntut peraturan walikota yang bisa membunuh pendapatan pekerja, kita juga protes kenapa harus tebang pilih tentang penerapan kepada pengelolah per hotel an,” ujarnya.

Dikatakan kembali oleh Nurdin Longgari, selama aksi turun jalam yang akan diselengarakan nanti akan dilaksanakan di depan kantor Walikota Surabaya.

1.000 para pekerja RHU yang turun kejalan akan mengunakan dresscode hitam dan putih.
Namun pihaknya akan mematuhi protokol kesehatan.

“Selama aksi damai nanti kita tetap mengunakan masker dan sarung tangan bila diperlukan serta diupayakan tiap tiap pekerja jaga jarak,” tegasnya. (*)

Reporter : Rusmiyanto

Loading...

Tinggalkan Balasan