Persoalan 107 M Hambat Jember Raih WTP

36

JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI mengganjar Kabupaten Jember dengan predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2021.

LHP BPK RI tahun 2021 ini lebih baik dari tahun 2020 yang hanya memperoleh opini Tidak Wajar (TW). Bahkan LPKD Jember pernah mendapat opini Disclaimer (opini terendah) pada 2019. Opini ini terburuk dalam sejarah laporan keuangan pemerintahan kota tembakau.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021 diterima langsung Bupati Hendy Siswanto dan Ketua DPRD M. Itqon Syauqi di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kamis siang (19/5/2022).

“Setelah diberi kepercayaan masyarakat Jember, termasuk dibantu oleh anggota dewan dan jajaran OPD, Jember mampu naik satu peringkat,” ucap Hendy.

Meski opini LHP BPK RI telah naik peringkat, Hendy mengaku belum puas. Jember seharusnya bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Baca Juga  Residivis Tak Berkutik, Kembali Mendekam Dalam Penjara

Kegagalan untuk mendapatkan opini WDP ternyata penyebabnya adanya persoalan warisan pemerintahan masa lalu yang belum selesai. Bupati menyebutkan salah satunya terkait dengan anggaran pengadaan wastafel Covid-19 yang mencapai Rp. 107 miliar dan saat ini masih menggantung.

Hendy mentargetkan akan menyelesaikan permasalahan tersebut di tahun 2022 agar tahun depan BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD Kabupaten Jember.

“Meski begitu, saya tetap mengapresiasi semangat jajaran OPD dan dukungan para dewan,” terangnya. Kolaborasi tersebut yang nantinya bakal bermanfaat untuk masyarakat.

Loading...

Bupati Hendy meyakini iklim investasi di Jember akan ikut membaik jika opini WTP dapat diraih. “Para investor akan percaya dalam menginvestasikan uangnya di Jember,” lanjutnya.

Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono menuturkan ada beberapa persoalan yang menjadi pekerjaan rumah untuk Jember. Dintaranya, penatausahaan dan pencatatan aset tetap dinilai belum memadai, kekurangan volume dan mutu pekerjaan belanja modal, serta realisasi belanja tak terduga TA 2020 yang belum diakui bukti pertanggungjawabannya. Namun demikian permasalahan tersebut bukan menjadi persoalan yang memberatkan.

Baca Juga  DPRD Apresiasi Pencapaian Pemkab Bojonegoro, Terkait Penghargaan dari Kemendagri

Joko berharap hal itu mampu memacu semangat jajaran pemerintah Kabupaten Jember untuk lebih kompak lagi.

Sementara itu Ketua DPRD M. Itqon Syauqi mengatakan pihaknya bakal mendorong OPD semaksimal mungkin untuk menyelesaikan persoalan yang ada. “Akan kami maksimalkan di pansus LAPP APBD nanti,” ucapnya.

Pria yang akrab disapa Ra Itqon itu memaparkan bahwa pihaknya akan melakukan pansus untuk mendalami OPD mana saja yang masih perlu didorong. Dengan begitu, lanjutnya, tahun depan Jember bisa meraih predikat tertinggi. Yakni, Wajar Tanpa Pengecualian.

Sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jember juga turut hadir para acara itu. Di antaranya, Sekretaris DPRD Jember Jupriono, Kepala Inspektorat Jember Ratno C. Sembodo, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember Tita Fajar Ariyatiningsih. (*)

Reporter: Rio

Loading...
Artikulli paraprakOperasi Perdana Sukses, Tim Operasi Jantung Terbuka RSD Soebandi Catat Sejarah
Artikulli tjetërLima Kali, Aksi ke Enam Pencuri Motor Ditangkap

Tinggalkan Balasan