PAMEKASAN ( kabarjawatimur.com)- Sejumlah Perkumpulan Aspirasi Ummat (PAU) Kabupaten Pamekasan menggelar audiensi ke Komisi I DPRD Pamekasan. Mereka beraudensi terkait perda Perbub yang mengatur tentang izin rumah kos dan tempat hiburan karaoke juga adanya unsur dugaan penyelewengan dana daerah.

Berdasarkan pantauan kabarjawatimur.com, audiensi dalam rangka protes tersebut, dilakukan pada hari Jumat  (30 /12/16 ). Hadir pula dalam hearing itu KPPT Dan juga Satpol PP Pamekasan.

Ketua PAU Tajuddin  mem beberkan tentang maraknya pelanggaran peraturan perda dan perbub yang di lakukan oleh pemilik usaha karaoke dan rumah kost di Pamekasan.

“Audiensi dilakukan sebagai langkah protes terhadap pendelegasian untuk saksi bagi mereka pengusaha besar yang telah melanggar aturan tidak ditutup, Sampai saat ini yang sudah jelas mencoreng citra Pamekasan sebagai kota gerbang salam.” Kata Tajuddin.

Baca Juga  Kantor Ekspedisi di Surabaya Dibobol Maling, Korban Merugi Jutaan Rupiah
Loading...

Padahal dalam aturan jelas tertera bila ada yang melanggar perda dan perbub maka usaha mereka akan di tutup. Namun fakta tidak ada tindakan tegas. Bahkan ada pengusaha tempat hiburan seperti membuka 4 kamar karaoke namun setelah di surve dilapangan jumlanya 2 kali lipat/

“Sehingga tidak membayar pajak pada pemerintah,” keluhnya.

Argina dari KPPT menjelaskan pihaknya masih mau menelusuri akan kebenarannya bersama tim. Atas tanggapan itu sekretaris PAU Bahrur Rosi  langsung membeerikand ata tentang dugaan ada yang bermain dalam penggunaan dana.

Rosi berkata tegas kenapa data yang ada di KPPT tidak sama dengan data yang ada di Dispenda sampai berselisih jauh dan yang jelas negara di rugikan.“Ada 43 tempat usaha tapi di Dispenda yang membayar pajak hanya 28 pengusaha, ini sangat lucu.” Katanya.

Baca Juga  Sadis! Seorang Pria Tewas Diduga Ditebas Sajam

Sementara itu dari pihak DPRD Pamekasan menanggapi pihaknya akan bertindak langsung ikut turun kebawah memenuhi syarat untuk bersama sama menjaga Pamekasan agar tetap kondusif. Seharusnya ada tindakan tegas dari Pemerintah sebagai pemegang kebijakan siapa yang salah langsung.

Dan dari kesepakatan audensi kali ini, jika permasalahan ini tidak di atasi maka dari tim PAU akan mengancam melakukan aksi demo besar besaran.

Reporter: Andy K, Editor: Budi, Publisher: Gunawan

Loading...
Berita sebelumyaCuri HP, Warga Sitiaji Ditangkap Polisi  
Berita berikutnyaBhayangkara FC Pertahankan Lee dan Thiago

Tinggalkan Balasan