Perhutani Banyuwangi Selatan Gelar Konsultasi Publik Tentang Pengelolaan Hutan

83
Perhutani Banyuwangi Selatan Gelar Konsultasi Publik secara virtual

BANYUWANGI, (Kabarjawatimur.com) – Perhutani KPH Banyuwangi Selatan menggelar konsultasi publik tentang pengelolaan hutan. Hal tersebut bertujuan agar Perhutani tetap eksis dalam pengelolaan hutan secara lestari sesuai dengan Standar dan kaidah-kaidah Pengelolaan Hutan Lestari yang diacu.

Kegiatan Konsultasi Publik (KP) ini merupakan rangkaian kegiatan yang wajib dijalankan oleh Perhutani karena mempunyai maksud dan tujuan menyampaikan ke publik terkait dengan sistem pengelolaan hutan, kepatuhan Perhutani terhadap prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari dan untuk meyakinkan bahwa semua produk kayu dari hutan jelas legalitasnya.

Bahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Perhutani yakni Visi Perum Perhutani adalah menjadi perusahaan pengelola hutan berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Misi Perhutani, mengelola sumber daya hutan secara lestari, peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan, mengoptimalkan Bisnis Kehutanan dengan prinsip GCG,” kata Kepala Administratur KKPH Banyuwangi Selatan, Panca Sihite, S.Hut., M.Sc, saat sedang virtual, pada Rabu (4/8/2021).

Menurut Panca Sihite, Perum Perhutani selaku BUMN berdasarkan PP Nomor 72 tahun 2010 dalam pengelolaan hutan lestari mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL, SVLK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari dan control wood dari lembaga FSC (Forest Stewardship Council).

Baca Juga  Percepatan Pencairan Bantuan Sosial Wilayah Bojonegoro

Bahkan, Perhutani KPH Banyuwangi Selatan menjelaskan bagaimana sistem kelola Controlled Wood standar FSC dan kelola HCVF yang telah dan yang akan dilakukan.

Loading...

Perum Perhutani menyampaikan ke publik bahwa produksi kayu yang dihasilkan legal, tidak melanggar hak-hak sipil dan hak tradisional, tidak merusak kawasan yang bernilai konservasi tinggi, bukan dari konversi hutan alam dan bukan dari tanaman rekayasa genetic.

Sedangkan pada HCVF atau KBKT (Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi), Perhutani menjelaskan sistem pengelolaan dan pemantauan pada Hutan Lindung, HAS, Bentang Alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami.

Selanjutnya, kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah, kawasan yang menyediakan jasa lingkungan alami, kawasan yang secara fundamental memenuhi kebutuhan dasar masyarakat local dan Situs-situs yang ada di dalam kawasan hutan.

Baca Juga  Giliran Pria Wonokromo Ketintang Ditangkap Polisi dengan Belasan Gram

Dengan konsultasi publik ini diharapkan semua pihak dapat saling support, mengontrol serta take and give guna balance atau keseimbangan, sehingga tujuan pembangunan kehutanan dapat berjalan sesuai harapan yakni terwujudnya hutan lestari masyarakat sejahtera.

Sekedar diketahui, peserta konsultasi publik berasal yang berasal dari berbagai instansi pemerintahan, swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat, LMDH/KTH, keterwakilan gender, media/pers, dan lain-lain

Konsultasi ini sangat antusias mengikuti dan menyimak pemaparan dari Perum Perhutani KPH serta menyampaikan berbagai usulan, masukan untuk perbaikan pengelolaan hutan Perhutani KPH Banyuwangi Selatan kedepannya.

“Setidaknya sebanyak 58 peserta stake holders secara virtual mengingat kondisi situasi masih Pandemi covid-19 dan adanya kebijakan PPKM,” ujar Panca Sihite.

Pihaknya, menyampaikan terimakasih banyak kepada semua stakeholder yang telah mengikuti dan memberikan masukan, saran kepada Perhutani. Dan semoga, nantinya akan menjadi bahan untuk perbaikan pengelolaan hutan kedepannya. (*)

Reporter: Rochman

Loading...
Artikulli paraprakPolemik Penyitaan Jamu Tradisional, BPOM Baru Daftar ke PN Banyuwangi
Artikulli tjetërViral! Pria Curi Kotal Amal Anak Yatim di Banyuwangi

Tinggalkan Balasan