Penyampaian Jawaban Eksekutif Bupati Terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Lamongan

97

Lamongan, (kabarjawatimur.com) – Terkait Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Lamongan dalam paripurna minggu lalu, Senin (30/05/2022) Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan jawaban eksekutif pada Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Senin (06/06/2022).

Mengawali jawaban eksekutifnya, Bupati Yes menyampaikan terimakasih atas masukan dan saran pada pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lamongan yang disampaikan oleh masing-masing juru bicara fraksi yang memberikan dorongan untuk selalu meningkatkan kualitas pelaksanaan keuangan daerah sehingga Pemkab Lamongan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk keenam kalinya secara berturut-turut.

Pemkab Lamongan akan melakukan upaya-upaya yang dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan sesuai saran yang diberikan ketujuh Fraksi DPRD dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Baca Juga  Wapres Serahkan Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan Senilai Rp 2,2 M

Serta melakukan berbagai skema, diantaranya dengan meningkatkan pendapatan pajak daerah khususnya PBB-P2 dengan melalui pendataan ulang objek pajak dan sinkronisasi data dengan program PTSL.

“Dapat dilakukan dengan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan secara ekstensifikasi pendapatan, intensifikasi pendapatan serta penguatan kelembagaan sehingga dapat mendorong kemandirian daerah,” jelas Bupati.

Loading...

Optimalisasi tersebut dilakukan secara ektensifikasi dan intensifikasi demi kemandirian daerah.

“Kami sudah melakukan koordinasi baik kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sehingga mampu mendapatkan dana transfer yang memadai sesuai dengan ketentuan,” ungkapnya.

Mengenai peningkatan pendapatan transfer yang diterima oleh Pemkab Lamongan, itu dikarenakan adanya penyesuaian kebijakan Pemerintah Pusat dalam menentukan alokasinya.

“Baik itu yang menggunakan formula, prosentase bagi hasil pajak maupun non pajak berupa hasil dari kekayaan alam dan berdasarkan kinerja masing-masing daerah,” ucapnya.

Baca Juga  Merasa Terjebak, Ketua MUI Balongpanggang Turut Hadiri Pernikahan Manusia dengan Domba

Diungkapkannya, bahwa tingginya tingkat realisasi belanja daerah, hal ini sudah menjadi komitmen bersama.

“Terkait harapan mempertahankan tingkat realisasi belanja yang tinggi sudah menjadi komitmen bersama bahwa pengelolaan belanja daerah yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip pro growth, pro job, pro poor dan pro environment,” terangnya.

Dijelaskanya, belanja modal agar memiliki manfaat jangka menengah dan panjang serta memiliki nilai ekonomis.
Karena hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur.(*)

Reporter: Aziz.

Loading...
Artikulli paraprakLapas Pamekasan Digeledah Petugas Gabungan dan BNNP Jatim
Artikulli tjetërHendak Kabur ke Madura, Penjual Nasi Babat Dibekuk Polisi

Tinggalkan Balasan