Penny Artha Medya

JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – Penny Artha Medya mantan kepala BPKAD senang DPRD Jember telah memafkan dirinya. Kasus penghinaan institusi DPRD Jember yang sempat dilaporkan kepada pihak kepolisian pada 17 April 2021 lalu berakhir damai.

Jika awalnya dulu Badan Kehormatan (BK) bersikukuh memproses hukum Penny, namun
saat ini laporan kepada pihak kepolisian telah dicabut.

”Ya saya sangat berterima kasih kepada pimpinan DPRD Jember,” katanya singkat usai rapat dengan Pansus Covid-19, Rabu (16/6/2021).

Sebelum pencabutan pihak Penny juga telah melakukan mediasi dengan Ketua BK difasilitasi pihak berwajib. Namun demikian proses damai tersebut menyisakan permasalahan tersendiri.

Ketua Badan Kehormantan Hamim dan salah satu anggotanya bernama Sunardi melakukan langkah-langkah perdamaian yang dianggap tanpa koordinasi resmi dengan pimpinan dewan.

Karena itu, menurut Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, meskipun Hamim dan Sunardi telah bertemu dengan Itqon dan 2 pimpinan DPRD lainnya yakni Dedy Dwi Setiawan dan Ahmad Halim pada bulan Maret lalu. Pada pertemuan tersebut pimpinan dewan menyampaikan secara personal memaafkan kesalahan Penny.

Baca Juga  BHS: Masuk Zona Hijau, Desa Sebani Layak Jadi Desa Percontohan

Namun karena persoalan ini menyangkut institusi DPRD, pimpinan dewan memberikan dua syarat tambahan yakni pihak Penny diminta meminta maaf secara terbuka di media koran dan berita online masing-masing selama 3 dan 10 hari berturut-turut dan meminta maaf secara resmi dengan berkirim surat kepada DPRD Jember.

Loading...

”Jadi Penny ini harus meminta maaf kepada media massa koran 3 hari berturut-turut, meminta maaf di 10 portal berita online 10 hari berturut dan berkirim surat secara resmi kepada DPRD Jember,” jelas Itqon.

Pasca pertemuan itu, pimpinan dewan tidak pernah mendapatkan laporan lanjutan. Itqon mengaku terkejut setelah wartawan yang jadi saksi pada kasus tersebut menanyakan telah terjadinya perdamaian antara kedua belah pihak.

”Setelah itu pimpinan tidak tahu menahu, yang jelas syarat itu harus dipenuhi terlebih dahulu, baru kita damai selesailah,” katanya.

Baca Juga  Hendy Siswanto Palsu 'Prank' Takmir Masjid

”Saya kaget terus terang pimpinan kaget, karena kalau dicabut ketua BK yang melaporkan minimal melaporkan kepada pimpinan agar diumumkan ke publik dan internal, namun sampai hari ini tidak ada pemberitahuan pencabutan,” katanya.

Untuk diketahui, kasus ini muncul saat salah seorang wartawan mewancarai Kepala BPKAD Penny Artha Medya terkait rencana anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp. 479 miliar.
Namun saat itu Penny justru menyampaikan pernyataan kontroversial. Realokasi anggaran itu dilakukan hanya oleh Bupati bukan DPRD Jember.

“Tulis besar-besar ya DPRD tidak nyumbang realokasi COVID-19,” kata Penny kepada sang wartawan.

Saat itu Ketua BK Hamim dan beberapa orang anggotanya kemudian melaporkan Polres Jember pada 17 April 2021 lalu dengan tuduhan telah melakukab penghinaan terhadap institusi DPRD.

Reporter: Rio

Loading...
Berita sebelumyaWilayah Hukum Polrestabes Surabaya Ada Kampung Tangguh Bersih Narkoba Pertama
Berita berikutnyaAbsensi ASN Jember Canggih Anti Antri

Tinggalkan Balasan