Pengurangan Ratusan THL di Banyuwangi, Begini Alasan Eksekutif

DPRD Banyuwangi hearing BKD dan BKD membahas rasionalisasi ratusan THL

BANYUWANGI, (Kabarjawatimur.com) – DPRD Banyuwangi menolak kebijakan pemerintah daerah melakukan pemutusan kerja terhadap ratusan tenaga harian lepas (THL).

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliono usai menggelar hearing bersama Badan Kepegawaian dan Diklat serta BPKAD setempat, Senin (1/3/2021).

Menurut Ruliono, pengurangan terhadap 300 lebih THL yang dilakukan BKD Banyuwangi itu dinilai tidak tepat. Mengingat saat ini masih dalam masa pandemi covid 19. Sehingga keputusan tersebut dapat menambah jumlah pengangguran warga banyuwangi di tengah sulitnya kondisi ekonomi saat ini.

“Kami khawatir mereka yang menjadi korban pemutusan kontrak kerja tersebut akan terganggu secara psikologis karena tekanan ekonomi yang semakin berat,” ucapnya.

Disisi lain, DPRD juga terkejut mengetahui adanya pengangkatan THL sekitar 800 lebih pada kurun waktu 2018 hingga 2019 lalu. Padahal, kata Ruliono, berdasarkan surat Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2018 dijelaskan, bahwa pemerintah tidak boleh melakukan pengangkatan THL pada saat itu.

“Akibatnya, tahun ini justru terjadi pengurangan THL dengan alasan rasionalisasi jumlah THL yang membludak dan menyesuaikan anggaran yang ada,” ujarnya.

Apabila kebijakan pengurangan itu mengacu pada ketersediaan anggaran, menurutnya, hal itu bukan menjadi alasan yang mendasar untuk melakukan pemutusan kerja terhadap ratusan THL. Sebab, kata Ruliono masih bisa diatur bersama dengan kondisi anggaran saat ini.

Loading...

Oleh Sebab itu, DPRD mendesak Pemkab Banyuwangi segera melakukan evaluasi dan mencari solusi yang terbaik.

“Disini kita carikan solusi. Kami masih memberikan kesempatan kepada BKD dan BPKAD untuk berkoordinasi dengan Sekda dan Bupati baru soal rasionalisasi THL,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BKD dan Diklat Banyuwangi, Nafiul Huda menjelaskan, pihaknya telah melakukan evaluasi kinerja para THL sebelum adanya pengurangan. Evaluasi itu diantaranya meliputi tes tulis online, wawancara serta unsur lainnya.

Sehingga mereka yang tak memenuhi syarat kualifikasi, terpakasa harus dilakukan pemutusan kerja agar jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang ada.

“Kita berdasarkan Anjab dan ABK. Dan selama ini kita masih over, karena pengangkatan kita adalah sesuai keinginan bukan sesuai kebutuhan organisasi. Jadi kemarin itu kita ada over, sehingga kita berusaha untuk merasionalisasi,” jelasnya.

Nafiul Huda menyebutkan, kalau dilihat berdasarkan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK), pengurangan terhadap THL itu total sebenarnya mencapai sekitar 800 THL.

“Tapi itu kan tidak mungkin, baru 300 saja sudah ramai,” celetuknya.

Kebijakan pengurangan THL ini, kata Nafiul Huda, akan dikaji kembali. “Nanti kami rapat kan lagi, kami laporkan pak Sekda biar nanti dari pak Sekda yang memberi putusan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Rochman/Fatahur

Loading...
Berita sebelumyaPenusukan di Surabaya Tewaskan Korban, Motifnya Asmara
Berita berikutnyaHasil Rapid Test Antigen, Tak Ada Warga Positif Covid dalam Kerumunan Jokowi di NTT

Tinggalkan Balasan