Pendukung Ingatkan Bupati ‘Ipuk’ Banyuwangi Soal Kebijakan Proyek Pabrikasi U-Ditch

183

BANYUWANGI, (Kabarjawatimur.com) – Kebijakan proyek pabrikasi U-Ditch dimasa pandemi Covid-19, juga menjadi sorotan kalangan pendukung Ipuk-Sugirah. Mereka meminta Bupati Ipuk Fiestiandani dan Wakil Bupati Pakde Sugirah, untuk melakukan evaluasi.

“Saat ini masyarakat sedang susah, banyak yang jadi pengangguran, mereka butuh pekerjaan. Maka kebijakan proyek pabrikasi U-Ditch yang dikeluarkan sejumlah dinas, harus dievaluasi,” ucap Plt Partai Garuda Banyuwangi, Al Ma’arif alias Arif Jon, Senin (2/8/2021).

Sebagai partai pendukung, dia meminta agar Bupati Ipuk bisa mendorong dinas untuk lebih mengedepankan kepekaan sosial dalam menerbitkan kebijakan dimasa pandemi.

Baca Juga:Protes Proyek Pabrikasi U-Ditch, Kontraktor Pekerja dan Pendukung Ipuk-Sugirah Akan Demo Dinas PU Cipta Karya Banyuwangi

Mengingat dalam pelaksanaan pengerjaan proyek berbahan material pabrikan U-Ditch, sangat minim menampung tenaga kerja, dibanding pengerjaan proyek secara konvensional atau manual.

Arif, sapaan akrabnya, juga meminta Bupati Banyuwangi, untuk tidak serta merta mendengar laporan dari segelintir pihak. Yang santer dilapangan terkesan membiaskan kritik terhadap proyek pabrikasi U-Ditch menjadi isu politik. Tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan dianggap sebagai laporan ABS (Asal Bos Senang).

Baca Juga:Bupati Banyuwangi Diminta Evaluasi Kebijakan Proyek Pabrikasi Dimasa Pandemi

“Bunda Ipuk kami minta untuk lebih jeli dalam menanggapi laporan dari bawahan. Kami khawatir niatan baik Bupati dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat Banyuwangi dimasa pandemi dibelokan hanya demi kepentingan segelintir orang,” tegasnya.

Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi tentang kebijakan proyek pabrikasi U-Ditch yang digelar di Insignia Cafe.

Diskusi tersebut diikuti oleh Ketua Asosiasi Material dan Angkutan Banyuwangi (Koral Wangi), S Jos Rudy, Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Banyuwangi, Zamroni SH, Ketua LSM Banyuwangi Corruption Watch Untuk Transparansi (BCWT) dan Wakil Ketua Asosiasi Gabungan Kontraktor Indonesia (Gakindo) Banyuwangi, Bambang Sumantri.

Termasuk perwakilan Asosiasi Gabungan Pengusaha Kontruksi Indonesia (Gapeknas) Banyuwangi, Yongki Yoga Pratama, Ketua Forum Suara Blambangan (Forsuba) sekaligus mantan relawan pendukung Ipuk-Sugirah, H Abdillah Rafsanjani, serta sejumlah kontraktor dan pekerja.

Seperti diketahui, imbas pandemi Covid-19, hampir seluruh sektor perekonomian lumpuh. Masyarakat kecil banyak yang kehilangan pekerjaan. Ada pula yang pendapatannya terjun bebas hingga hilang sama sekali. Disisi lain, mereka tetap harus menanggung beban hidup pribadi dan keluarga.

Ditengah kondisi tersebut, Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Banyuwangi, serta Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, justru menerbitkan kebijakan yang dianggap tanpa kepekaan sosial. Kebijakan yang dinilai tidak pro nasib Wong Cilik.

Kabijakan yang tidak seiring dengan program Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi masa pandemi. Yakni dengan menerbitkan kebijakan proyek pabrikasi U-Ditch. Khususnya dalam proyek Penunjukan Langsung (PL) jenis saluran drainase. Jenis proyek infrastuktur pemerintah yang jumlahnya cukup mendominasi.

Loading...

Dalam tatap muka ini, Ketua Koral Wangi, S Jos Rudy, mengingatkan tentang upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dicanangkan pemerintah pusat dimasa pandemi Covid-19. Dimana pemerintah daerah didorong agar fokus membelanjakan APBD kepada hal-hal yang bersifat produktif. Belanja daerah yang bersifat program padat karya sehingga berdampak pada penurunan pengangguran akibat Covid-19.

“Kita memahami bahwa PEN juga menyasar sektor industri. Namun khusus kebijakan proyek pabrikasi U-Ditch sangat perlu dievaluasi, karena jumlahnya sangat fantastis, sehingga berpotensi serta terindikasi hanya memperkaya para Bos perusahaan,” katanya.

Mantan Ketua Asosiasi Gabungan Kontraktor Indonesia (Gakindo) Banyuwangi, ini juga menegaskan bahwa proyek infrastuktur pemerintah jenis saluran drainase yang dikerjakan dengan bahan material pabrikan U-Ditch, minim penyerapan tenaga kerja. Dalam pengerjaan satu proyek hanya mampu mengkaryakan sekitar 5 orang saja.

Sedang jenis proyek yang sama, dengan nominal anggaran yang sama, ketika dikerjakan secara konvensional atau manual, bisa menampung hingga 25 orang pekerja. Atau sangat sesuai dengan kebijakan PEN pemerintah pusat.

“Kalau kualitas pekerjaan, sama saja antara proyek saluran drainase yang dikerjakan dengan material berbahan U-Ditch dengan proyek yang dikerjakan secara manual,” ungkapnya.

Kualitas hasil pemerjaan, masih Jos Rudy, dipastikan sama karena dalam setiap proyek terdapat petugas pengawas dan pemeriksa dari dinas. Dan jika sampai ada temuan proyek konvensional dengan kualitas buruk, tidak serta merta bisa langsung menyalahkan kontraktor atau rekanan. Bisa jadi petugas pengawas dan pemeriksa dari dinas tidak menjalankan tugas dengan baik.

Bisa juga petugas pengawas dan pemeriksa ada kongkalikong dengan kontraktor. Atau bisa pula rekanan hanya mampu menjalankan pekerjaan sedemikian rupa lantaran anggaran proyek banyak tersedot dalam komitmen tertentu.

“Saya kira sudah bukan rahasia lagi jika ada ini itu yang membebani rekanan proyek pemerintah di Banyuwangi. Dan itu yang membuat kami sangat penasaran kenapa dinas terkait sangat bersikukuh mengeluarkan kebijakan proyek pabrikasi U-Ditch, karena kami tidak yakin jika alasannya demi kualitas dan efisiensi,” cetus Jos Rudy.

Sementara itu, Ketua Forsuba, H Abdillah Rafsanjani, menilai bahwa kebijakan proyek pabrikasi U-Ditch juga menyumbang berkurangnya pendapatan masyarakat pekerja galian C serta sopir truk. Ketika proyek pemerintah dikerjakan secara konvensional, material pasir dan batu masih laku. Imbasnya, mereka bisa bekerja.

“Sopir truk juga ikut mendapat manfaat sebagai penjual jasa pengiriman material” ujarnya.

Tapi dengan adanya kebijakan proyek pabrikasi U-ditch, porsi pekerjaan mereka berkurang. Dan itu yang menjadi salah satu alasan mendasar para pekerja tambang galian C dan sopir truk untuk aksi protes turun ke jalan.

Sebagai bentuk satu semangat dan gerakan. Seluruh peserta diskusi berikrar melebur menjadi Aliansi Sayang Banyuwangi. Mereka bertekad akan memperjuangkan nasib masyarakat kecil dimasa pandemi Covid-19. Dengan melakukan protes atas kebijakan proyek berbahan material pabrikasi U-Ditch yang diterapkan dalam pengerjaan infrastuktur pemerintah saluran drainase.

Memperjuangkan hak Wong Cilik yang sedang mengalami himpitan ekonomi untuk bisa ikut mendapat manfaat dengan bekerja dalam pelaksanaan program pembangunan infrastuktur sesuai kebijakan PEN pemerintah pusat.

Sebagai gebrakan awal, rencananya Aliansi Sayang Banyuwangi, akan menggelar demo didepan Kantor Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Banyuwangi, Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi serta kantor DPRD Banyuwangi. (*)

Reporter: Rochman

Loading...
Artikulli paraprakWarga Surabaya Jadi Korban COD
Artikulli tjetërKasus Sumbangan Ala Keluarga Akidi Tio Pernah Terjadi di Jember

Tinggalkan Balasan