Pemprov Jatim Skak Mat Pendukung Faida: Surat Pemecatan Bupati Tidak ada Kaitan dengan Pilkada

2753
Gubernur Khofifah dan jajaran Pemprov Jawa Timur saat berfoto usai gowes di Jember.

JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – Sejak beberapa hari ini ramai jadi perbincangan publik Jember terkait terbitnya sebuah surat usulan atau rekomendasi pemberhentian Bupati Jember Faida yang ditanda tangani Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, tertanggal 7 Juli 2020 lalu. Surat itu ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Mengenai terbitnya surat bernomor 739/ 9238/ 060/ 2020 itu, tegas tertulis pada kalimat penutup “Layak kepada Bupati Jember (Sdr. dr. Faida, MMR) untuk dikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagai Bupati Jember”

Saat hal itu dikonfirmasi kepada Kepala Inspektorat Jatim Helmy Perdana Putra, dirinya membenarkan adanya surat tersebut.

“Kemarin ya, saat Surat gubernur itu diketahui teman-teman wartawan semua ya, ingat ya, surat itu bukan bocor. Juli lalu memang keluar, kalau bocor ibu belum apa (tanda tangan berstempel basah) itu baru bocor. Ini tidak, memang sudah keluar (diterbitkan atas rekomendasi) dari ibu (Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa),” kata Helmy saat dikonfirmasi sejumlah wartawan disela kegiatan ‘Gowes Sambang Masyarakat Jember’ mendampingi Gubernur Jatim di Halaman Kantor Perwakilan BI Jember, Minggu (15/11/2020).

Baca Juga  Hakim PN Surabaya Mulai Ditahan di Rutan Surabaya, Itong Masuk Sel Isolasi

Helmy menjelaskan, dengan terbitnya surat usulan pemberhentian bagi Bupati Jember itu, pihaknya mempersilahkan jika memang diketahui oleh masyarakat luas.

“Kalaupun harus dikonsumsi (publik) ya tidak apa-apa. Kemarin begitu bupati cuti, semua bergerak untuk menyelesaikan (persoalan di Jember), kita (Pemprov Jatim) Depdagri (Kemendagri, red), bergerak semuanya, tugasnya Inspektorat (Jatim) waktu itu mengawal,” ungkapnya.

Artinya dalam mengawal ini, untuk menjalankan rekom yang disampaikan oleh Kemendagri.

Loading...

“Mulai dari mengembalikan SOTK (kembali ke 2016), Menerbitkan SK, itu semua adalah proses pengembalian temuan (pelanggaran yang dilakukan Bupati Jember) dari Irjen Kemendagri,” ujarnya.

Bahkan langkah yang dilakukan oleh Plt. Bupati Jember Abdul Muqiet Arief beberapa waktu lalu itu, kata Helmy, dengan mengembalikan SOTK 2016 sudah benar.

“Karena tugasnya Plt. (Bupati Jember) itu, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum terselesaikan bupati (Faida). ketika bupati cuti, ini diselesaikan semuanya,” sambung Helmi.

Baca Juga  Berangkatkan Calon Jemaah Haji, Bupati Titip Doa Untuk Lamongan

Sehingga jika ada oknum masyarakat yang memprotes langkah untuk menjalankan rekom dari Kemendagri itu, kata Helmy, bahkan jika dikait-kaitkan dengan momen Pilkada 9 Desember 2020, ditepis olehnya alasan itu.

“Karena (kebetulan) dinilai proses untuk mengembalikan sesuai dengan aturan yang legal, momennya pas pilkada. Tapi ini hanya kebetulan saja, karena momennya pas bersamaan. Tapi tidak ada kaitannya dengan Pilkada,” tegasnya.

Helmy juga menambahkan, Terkait langkah untuk menjalankan rekomendasi yang disampaikan oleh Kemendagri ini, juga dinilai tepat olehnya. Namun juga pasti akan memberikan dampak tertentu.

Seperti yang dilakukan Plt. Bupati Jember dengan mengambalikan ke SOTK 2016.

“Apalagi persoalan (menjalankan rekomendasi Kemendagri) ini masih bertahap dan belum selesai. Untuk pelantikan pejabat, itu (juga) masih berproses dan ada izin (diajukan ke Mendagri dan juga Inspektorat Jatim),”

Selanjutnya setelah soal mengembalikan ke SOTK 2016, dengan mutasi jabatan yang dikembalikan selesai.

“Lanjut pada tahap pembahasan APBD (2020 dan 2021),” tandasnya.

Reporter: Rio

Loading...
Artikulli paraprakMenyebrang Jalan Layang Wonokromo, Pemuda Ini Diamankan Polisi
Artikulli tjetërMulai Dari Pemuda, Tokoh Hingga Ulama Banyuwangi Rela Keluar Uang Untuk Biayai Saksi TPS Demi Yusuf – Riza

Tinggalkan Balasan